Gatot Nurmantyo Ungkap Dugaan Intervensi Jabatan di Era Jokowi: “Saya Dicopot Karena Tidak Nurut”

Jakarta | MantikNews.com – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo akhirnya mengungkap secara terbuka alasan di balik pemberhentiannya dari jabatan Panglima TNI pada 2017 silam. Dalam pernyataan yang kini menjadi sorotan publik, Gatot menyebut pencopotannya diduga berkaitan dengan penolakannya terhadap permintaan kenaikan pangkat seorang perwira tinggi TNI yang dinilai memiliki rekam jejak bermasalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Gatot dalam tayangan podcast di kanal YouTube Partai Ummat yang kemudian ramai diperbincangkan publik dan dikutip sejumlah media nasional, Selasa (5/5/2026). Dalam keterangannya, Gatot mengaku memilih mempertahankan integritas institusi TNI dibanding mengikuti intervensi politik terkait promosi jabatan di lingkungan militer.

“Saya buka saja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, ‘Pak Panglima, tolong dong naikkan bintang tiga,’ saya jawab, ‘Baik Pak, saya cek dulu,’” ujar Gatot.

Menurut Gatot, sebagai Panglima TNI dirinya memiliki kewajiban memastikan seluruh proses kenaikan pangkat dilakukan melalui mekanisme profesional dan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam jejak setiap perwira. Ia menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi promosi jabatan tanpa proses evaluasi internal yang ketat.

“Semua saya periksa. Tidak ada yang tidak saya periksa,” katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Gatot mengaku menemukan sejumlah catatan terhadap perwira yang dimaksud. Ia kemudian memanggil langsung perwira tersebut dan menunjukkan hasil evaluasi yang menjadi dasar penolakannya.

“Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau tidak terima, silakan lapor lewat jalur mana saja,” ungkap Gatot menirukan percakapan saat itu.

Tak lama setelah penolakan tersebut, Gatot mengaku dipanggil Presiden Joko Widodo. Namun ia tetap bersikukuh tidak menyetujui kenaikan pangkat perwira tersebut menjadi jenderal bintang tiga.

“Besoknya saya dipanggil. Presiden bilang dia masih nyaman di posisi itu. Saya jawab, ‘Bagus Pak kalau di sana saja.’ Akhirnya tidak jadi naik bintang tiga,” ujarnya.

Gatot menilai sikapnya yang tidak mengikuti keinginan politik penguasa menjadi salah satu penyebab dirinya kemudian diberhentikan dari jabatan Panglima TNI.

“Ya sudah, ditendanglah saya karena enggak nurut,” katanya.

Pernah Singgung Pencopotan Sejak 2020

Sebenarnya, isu mengenai pemberhentiannya sebagai Panglima TNI pernah disampaikan Gatot dalam wawancara khusus di kanal YouTube tvOneNews pada 2020 lalu. Saat itu, ia menceritakan perjalanan hingga akhirnya dipercaya menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.

Gatot mengungkapkan Presiden Jokowi sempat tiga kali meminta dirinya menjadi Panglima TNI saat masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun ia mengaku sempat menolak karena menilai kondisi politik nasional ketika itu belum tepat.

“Bukan saya tidak mau, tapi situasinya belum tepat,” kata Gatot dalam wawancara tersebut.

Ia bahkan menyarankan agar jabatan Panglima TNI diberikan kepada Marsekal TNI Agus Supriatna yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Dalam kesempatan itu, Gatot juga mengungkap pengalamannya bertemu mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebelum dilantik sebagai Panglima TNI. Ia mengaku sempat “dijebak” untuk bertemu di Singapura oleh seorang rekannya.

Menurut Gatot, dalam pertemuan tersebut Setya Novanto mempertanyakan alasan dirinya tidak melakukan pendekatan politik ke DPR demi memperoleh dukungan pencalonan Panglima TNI. Namun Gatot mengaku memilih menjaga independensi TNI dan menghindari lobi politik.

Polemik Nobar Film G30S/PKI

Selain persoalan promosi jabatan, Gatot Nurmantyo juga sempat menjadi pusat perhatian publik setelah menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1192/2017 pada September 2017. Surat itu berisi instruksi kepada jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI bersama masyarakat.

Kebijakan tersebut memicu pro dan kontra di tengah masyarakat serta dunia politik nasional. Gatot mengaku sempat diperingatkan seorang politisi senior PDIP agar menghentikan kegiatan tersebut karena dinilai dapat membahayakan posisinya sebagai Panglima TNI.

“Ada sahabat saya mengingatkan, kalau tidak dihentikan bisa dicopot,” ungkapnya.

Namun Gatot tetap melanjutkan kebijakan itu karena menganggap penting bagi generasi muda dan prajurit TNI memahami sejarah kelam bangsa terkait peristiwa PKI.

Ia juga mengaku khawatir terhadap munculnya gejala yang disebutnya sebagai neo-komunisme, terutama setelah materi sejarah tentang G30S/PKI dihapus dari sejumlah kurikulum pendidikan nasional.

Menurut Gatot, banyak generasi muda mulai tidak mengenal sejarah PKI maupun tokoh-tokohnya seperti DN Aidit. Karena itu, ia menilai pemutaran film tersebut sebagai bagian dari penguatan pemahaman sejarah nasional.

Meski demikian, Gatot menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan pencopotannya sebagai Panglima TNI secara langsung disebabkan oleh kebijakan nonton bareng film G30S/PKI.

“Saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja ada kaitannya, tetapi saya tidak pernah mengatakan dicopot karena perintah nobar film G30S/PKI,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Joko Widodo maupun pihak Istana terkait pernyataan terbaru Gatot Nurmantyo tersebut. (mtknews)