Jakarta | MantikNews.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, berbicara terbuka mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Luhut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan utang proyek tersebut tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan kebijakan tegas yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Penyelesaian masalah utang Whoosh tidak bisa menggunakan APBN. Itu sudah menjadi sikap pemerintah yang konsisten, dan kami di DEN menilai opsi restrukturisasi adalah yang paling tepat,” ujar Luhut kepada awak media di Jakarta, Rabu (16/10/2025).

Menurut Luhut, opsi restrukturisasi utang menjadi langkah yang paling realistis dan berkelanjutan bagi proyek infrastruktur strategis nasional tersebut. Ia menjelaskan, kesepakatan awal mengenai restrukturisasi telah dicapai bersama pihak Tiongkok sebelum pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

“Sebenarnya kesepakatan restrukturisasi itu sudah ada dan disetujui oleh pihak China sejak tahun lalu. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya transisi pemerintahan pada Oktober 2024,” jelasnya.

Restrukturisasi yang dimaksud, menurut sumber internal DEN, mencakup penyesuaian tenor pembayaran, pengaturan ulang komposisi bunga, serta perbaikan skema bisnis konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) agar tetap menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional proyek.

Luhut menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak sekadar fokus menyelesaikan utang, tetapi juga memastikan proyek Whoosh tetap efisien dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan proyek ini tetap berjalan optimal, efisien, dan berdampak ekonomi luas. Restrukturisasi ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga tata kelola, agar tidak lagi muncul kesalahan administratif seperti di masa lalu,” kata Luhut menambahkan.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar setiap proyek strategis nasional — termasuk Whoosh — harus memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial yang jelas, terutama dalam memperkuat konektivitas antarkota serta menumbuhkan kawasan industri di Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah beban fiskal melalui penyertaan modal atau penjaminan APBN dalam proyek kereta cepat.

Menurutnya, pemerintah akan menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan APBN tetap digunakan untuk program-program prioritas rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan bergizi gratis.

“Posisi pemerintah jelas: kita tidak akan menggunakan dana publik untuk menutup kewajiban proyek yang sifatnya komersial. Namun, kita tetap terbuka untuk mendukung penyelesaian melalui mekanisme bisnis yang sehat dan transparan,” ujar Purbaya dalam keterangan terpisah.

Lebih jauh, Luhut mengingatkan bahwa pengalaman panjang pembangunan proyek strategis harus menjadi bahan pembelajaran agar Indonesia semakin matang dalam merancang proyek infrastruktur di masa mendatang.

“Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan. Semua proyek besar harus dihitung secara matang, dari sisi teknis, bisnis, hingga tata kelola. Pemerintah saat ini ingin memastikan semuanya transparan dan akuntabel,” tegas Luhut.

Ia menambahkan, meskipun proyek Whoosh masih memiliki tantangan finansial, manfaat sosial dan ekonomi dari kehadirannya sudah mulai terasa, terutama dalam mempercepat mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bandung Raya dan Jakarta.

Proyek kereta cepat Whoosh merupakan salah satu simbol kolaborasi infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok di bawah inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Diresmikan pada Oktober 2023, proyek ini diharapkan menjadi model baru pembangunan transportasi massal berkecepatan tinggi di Asia Tenggara.

Namun, dinamika pembiayaan dan perubahan biaya proyek menjadi tantangan tersendiri yang kini tengah diselesaikan melalui pendekatan restrukturisasi dan optimalisasi bisnis.

Dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan infrastruktur nasional diproyeksikan lebih fokus pada efisiensi, keberlanjutan, dan nilai tambah ekonomi daerah.

📰 Reporter: Tim Redaksi Ekonomi MantikNews
📅 Jakarta, 16 Oktober 2025
📍 Editor: Redaksi Nasional

LuhutBinsarPanjaitan #KeretaCepatWhoosh #RestrukturisasiUtang #DEN #EkonomiNasional #PrabowoSubianto