Jakarta | MantikNews.com – Polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pernyataan terbuka yang berbeda dari garis kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025), Purbaya secara lugas menyatakan bahwa dirinya secara pribadi lebih memilih agar utang proyek tersebut tidak dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau saya mending nggak bayar. Cuma gini, ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, seperti Presiden dan lain-lain,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kemungkinan akan tetap mengalokasikan pembayaran untuk komponen utang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Adapun komponen rolling stock—meliputi sarana dan rangkaian kereta—akan dihitung tersendiri dan ditanggung oleh pihak lain.
“Sepertinya kita akan cenderung membayar infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka yang hitung,” jelasnya.
Kementerian Keuangan saat ini tengah mendalami pembagian porsi pembayaran utang, termasuk porsi yang akan ditanggung negara dan bagian yang akan dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Penetapan skema ini masih menunggu finalisasi setelah serangkaian komunikasi dengan pemerintah China selaku mitra proyek.
Purbaya memastikan dirinya akan terlibat langsung dalam dialog teknis antara kedua negara. Ia menilai kehadirannya penting untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan keuangan negara.
“Kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat, tetapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Prosesnya masih berjalan,” tegasnya.
Pernyataan Purbaya kontras dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan kesiapan negara dalam menyelesaikan utang proyek Whoosh. Seusai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (4/11/2025), Prabowo menegaskan bahwa kemampuan fiskal Indonesia cukup kuat untuk menanggung pembayaran tersebut apabila diperlukan.
“Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu. Kita kuat, duitnya ada,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden itu memperkuat sinyal bahwa opsi pelibatan APBN tetap terbuka sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban finansial proyek strategis ini.
