Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029: Daerah Bergerak, Pemerintah Pusat Perkuat Kebijakan

Jakarta | mantiknews.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menyelesaikan persoalan sampah yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian masalah sampah nasional sebelum tahun 2029, dengan memasukkan agenda tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tegas agar pemerintah daerah terlibat aktif dalam penanganan sampah secara menyeluruh.

“Presiden menargetkan persoalan sampah selesai sebelum 2029. Berbagai strategi dari hulu ke hilir telah disusun untuk mendukung pencapaian target ini,” ujar Hanif usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6).

Pendekatan Hulu-Hilir: TPS-3R hingga Teknologi Canggih
Strategi yang disiapkan pemerintah meliputi penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) di tingkat masyarakat, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta adopsi teknologi canggih seperti waste to energy (WTE) dan refuse derived fuel (RDF).

Sejumlah daerah mulai mengadopsi strategi tersebut. Kota Probolinggo, Jawa Timur, misalnya, telah mengembangkan TPS-3R di tingkat Rukun Warga dan menjajaki kerja sama pengolahan RDF. Wali Kota Aminuddin menyatakan, “Kami ingin Probolinggo tampil bersih dan sehat. Pengelolaan sampah jadi kunci utamanya.”

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Sudirman Bungi menegaskan pentingnya memperkuat metode konvensional sembari memperbarui sistem dan menambah armada angkut. Sementara di Kabupaten Lumajang, Bupati Indah Amperawati menargetkan TPS-3R hadir di setiap desa sebagai fondasi ekonomi hijau yang adil dan inklusif.

“Ketika desa mandiri dalam mengelola sampahnya, kita sedang membangun peradaban yang berkelanjutan,” ujar Indah.

Transformasi Kota dan Dukungan Infrastruktur
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, merencanakan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu pada 2026. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengatakan tempat ini akan mengolah sampah organik menjadi kompos dan gas metana, serta sampah anorganik menjadi bahan bangunan dan bahan bakar alternatif.

“Setiap hari kami menghasilkan 350–400 ton sampah. Jumlah ini terus meningkat dan harus diantisipasi dengan sistem pengelolaan yang modern,” ungkapnya.

Di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, semangat mengurangi polusi plastik terus digalakkan. Bupati Iksan Baharudin dan Yamani mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah sejak rumah tangga dan mengurangi plastik sekali pakai.

Sementara itu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Gorontalo terus berbenah menghadapi lonjakan sampah. Bupati Heriyus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan, sedangkan Gubernur Gusnar Ismail berencana memperkuat infrastruktur TPA Talumelito yang saat ini menampung 110–120 ton sampah per hari.

Jawa Timur Jadi Contoh Nasional
Provinsi Jawa Timur menjadi pelopor dengan memiliki 5.170 unit Bank Sampah dan menerapkan program unggulan Desa Bersih dan Lestari (Desa Berseri) di 1.126 desa dan kelurahan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nur Kholis, menyebut program ini sukses mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

“Desa Berseri bukan hanya soal kebersihan, tapi gerakan perubahan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Kesimpulan: Dengan dukungan kebijakan nasional, partisipasi aktif pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat, Indonesia bergerak menuju zero waste 2029. Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, melainkan juga bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.