Satu Tahun Prabowo–Gibran: Indonesia Kian Terkoneksi, Kesenjangan Digital Menyempit

Jakarta | MantikNews.com — Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru transformasi digital Indonesia. Dalam periode ini, upaya membangun infrastruktur dan ekosistem digital di seluruh penjuru nusantara menunjukkan hasil nyata: kecepatan internet meningkat signifikan, jangkauan 4G meluas, dan pondasi 5G mulai terbentuk secara strategis.

Di tengah populasi lebih dari 280 juta jiwa dan bentang kepulauan yang luas, keberhasilan mempersempit kesenjangan digital menjadi capaian penting. Akses internet kini bukan lagi hak eksklusif perkotaan, tetapi sudah menjangkau desa-desa, wilayah pesisir, dan daerah terluar Indonesia.

“Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini merupakan capaian penting dalam mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh wilayah nusantara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Data Speedtest Intelligence® mencatat lonjakan median kecepatan unduh nasional dari 17,54 Mbps pada 2022 menjadi 30,5 Mbps pada pertengahan 2025, meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Menariknya, peningkatan paling besar justru terjadi pada segmen pengguna dengan koneksi terendah — dari hanya 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps. Artinya, dampak digitalisasi kini dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.

“Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ini membuktikan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat,” tegas Meutya.

Wilayah yang sebelumnya tertinggal pun kini mulai mengejar ketertinggalan. Maluku Utara mencatat peningkatan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps, sementara Papua mengalami lonjakan hingga lebih dari dua kali lipat. Perkembangan ini mencerminkan implementasi nyata dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya pada misi memperkuat pemerataan pembangunan melalui teknologi digital.

Pemerataan akses 4G kini telah mencapai lebih dari 90 persen di seluruh pulau besar Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan cakupan tertinggi sebesar 96,4 persen, diikuti Bali dan Nusa Tenggara (95,2 persen), sementara wilayah Sulawesi dan Maluku kini menembus angka 90 persen.

Peningkatan masif ini bukan kebetulan. Pemerintah memadukan investasi infrastruktur, sinergi publik-swasta, dan kebijakan pemerataan digital secara simultan.

Salah satu pilar utama keberhasilan tersebut adalah Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Melalui program ini, pemerintah menyelesaikan pembangunan 6.672 menara BTS di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kini telah menghubungkan sekolah, puskesmas, hingga kantor desa dengan jaringan 4G.

“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi bentuk nyata keadilan digital. Kami ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh hingga Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh,” ujar Meutya menegaskan.

Sementara itu, pengembangan jaringan 5G dilakukan secara bertahap dan strategis. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara mencatat tingkat ketersediaan tertinggi di angka 17 persen, terutama di wilayah pariwisata dan bisnis.

Pemerintah menilai langkah bertahap ini penting agar perluasan jaringan 5G berjalan efisien, terukur, dan berkelanjutan, tanpa membebani pelaku industri maupun masyarakat.

Selama setahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi lintas sektor — dengan operator seluler, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah — guna mempercepat transformasi digital yang inklusif.

Kebijakan tersebut diintegrasikan melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 serta penguatan visi jangka panjang Asta Cita 2045, di mana infrastruktur digital ditempatkan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Perluasan konektivitas juga memperkuat target ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2040. Dengan jaringan yang semakin merata, pelaku UMKM kini lebih mudah mengakses pasar global, petani dan nelayan dapat memperoleh informasi harga secara real time, dan masyarakat pedesaan memiliki kesempatan yang sama menikmati layanan pendidikan dan kesehatan digital.

Perubahan ini tidak hanya tampak di data statistik, tetapi juga dalam kehidupan nyata masyarakat.

Di Banyuwangi, jaringan internet baru membuka peluang bagi usaha rumahan berbasis daring. Di Halmahera, nelayan kini menggunakan aplikasi digital untuk menjual hasil laut ke luar daerah. Sementara di Papua, siswa sekolah dasar mulai belajar coding melalui program “Desa Digital” yang diinisiasi pemerintah.

“Tidak boleh ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan,” tegas Meutya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting yang menandai bahwa transformasi digital bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang mulai dirasakan dari kota hingga desa.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menegaskan komitmennya membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaulat, dan berkeadilan.

Kini, denyut digital Indonesia berdetak semakin kuat — menghadirkan bukan hanya kabel dan sinyal, tetapi jembatan menuju masa depan yang lebih cerdas, sejahtera, dan terkoneksi untuk semua.

📌 #TransformasiDigital #PrabowoGibran #KesenjanganDigital #MeutyaHafid #IndonesiaTerkoneksi #MantikNews