Jakarta | MantikNews.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti Korupsi bagi para Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemkot Jakarta Utara. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Discovery Ancol, Senin–Selasa (24–25/11), ini mengusung tema “Membangun Budaya Integritas dan Akuntabilitas pada Pelayanan Publik.”
Program tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan, profesional, serta terbebas dari praktik penyimpangan.
Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur, khususnya bendahara dan PPK, memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Pengelolaan keuangan dan pengadaan yang baik akan tercermin pada layanan kepada masyarakat—entah itu fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan administratif. Integritas adalah fondasi utama,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menekankan pentingnya membangun budaya integritas yang mengakar dalam perilaku ASN, bukan sekadar pemahaman teoritis.
“Integritas harus menjadi karakter. Tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga menjadikannya kebiasaan dalam bekerja dan berinteraksi,” tegasnya.
Para peserta menerima materi dari narasumber ahli yang berasal dari BPSDM, PPATK, Universitas Indonesia, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Materi difokuskan pada penguatan profesionalisme, peningkatan akuntabilitas, hingga pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap seluruh aparatur semakin siap mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
