Wamenkomdigi: Komunikasi Kebijakan Kunci Keberhasilan Program Pemerintah

Jakarta | MantikNews.com – Komunikasi kebijakan dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital. Penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan respons pemerintah tetap tepat terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, kemampuan pemerintah membaca dinamika publik merupakan fondasi komunikasi kebijakan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya dalam Executive Briefing bertajuk “Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

“Kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang disusun. Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujar Nezar.

Ia menekankan, di era digital saat ini setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Kondisi tersebut membuat lanskap komunikasi publik menjadi sangat riuh dan rawan disusupi informasi keliru jika pemerintah tidak hadir dengan narasi yang kuat dan tepercaya.

“Semua orang bisa memproduksi informasi dan menyebarkannya melalui media sosial. Inilah tantangan besar komunikasi kebijakan hari ini,” katanya.

Menurut Nezar, konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan fakta, khususnya dalam situasi krisis, menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik kini menjadi aset paling berharga bagi pemerintah.

“Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik, jangan lip service,” tegasnya.

Nezar juga mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya tercermin dari pesan yang disampaikan, tetapi juga dari sikap, kehadiran, dan keputusan para pejabat publik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkomdigi. Pelatihan ini bertujuan membekali aparatur dengan kemampuan menyampaikan kebijakan secara efektif, terstruktur, dan mudah dipahami publik.

Selain pelatihan, Kemkomdigi juga meluncurkan buku berjudul “Komunikasi Kebijakan” sebagai rujukan konseptual bagi aparatur pemerintah dalam memahami proses komunikasi kebijakan secara sistematis. Tak hanya itu, Kemkomdigi telah mengembangkan Learning Management System (LMS) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan FISIPOL UGM yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.

Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik, agar setiap kebijakan negara dapat diterima masyarakat secara lebih jelas, akurat, dan tepercaya.