JK Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah, Dokter Tifa Pertanyakan Isyarat di Baliknya

Jakarta | MantikNews.com – Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah tersangka dalam perkara tersebut, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, menyoroti meluasnya isu hingga menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Menurut dr. Tifa, keterlibatan nama Jusuf Kalla justru memunculkan pertanyaan baru. Ia menduga perluasan isu tersebut berpotensi mengalihkan fokus dari substansi utama, yakni pembuktian keaslian ijazah Jokowi.

“Ketika substansi sulit dijawab, isu diperluas dengan menyeret nama-nama besar sehingga perhatian publik terpecah,” ujar dr. Tifa melalui akun media sosialnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, polemik ini seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana apabila dokumen ijazah asli ditunjukkan kepada publik melalui mekanisme yang transparan dan ilmiah. Menurutnya, langkah tersebut justru akan memperkuat legitimasi dan menghentikan spekulasi.

Sementara itu, Jusuf Kalla sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. Saat mendatangi Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026), JK menyarankan agar Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya guna mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kalau memang ada dan asli, tinggal diperlihatkan saja. Ini bisa mengakhiri perdebatan panjang,” kata JK.

JK menilai polemik tersebut tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut perdebatan yang berkepanjangan telah memicu perpecahan hingga mengganggu harmoni publik.

Di sisi lain, dr. Tifa menyatakan dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian terkait keaslian ijazah tersebut melalui publikasi bertajuk Jokowi’s White Paper. Ia mengklaim kajian tersebut disusun berdasarkan analisis data dan pendekatan ilmiah.

Adapun dalam perkembangan hukum, Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini yang terbagi dalam dua klaster. Beberapa di antaranya, seperti Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mendapatkan penghentian perkara melalui mekanisme restorative justice, sementara proses hukum terhadap pihak lain masih berjalan.

Hingga kini, polemik ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik. Berbagai pihak mendorong penyelesaian yang transparan dan berbasis hukum guna mengakhiri perdebatan yang dinilai berlarut-larut.