Sri Meliyana Ingatkan Bahaya Data Dokter Spesialis Tak Sinkron

Jakarta | MantikNews.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menegaskan pentingnya sinkronisasi dan validasi data dokter spesialis penyakit dalam antar lembaga agar kebijakan kesehatan nasional tidak disusun berdasarkan data yang keliru dan menyesatkan. Ia menilai perbedaan data antara pemerintah dan organisasi profesi berpotensi berdampak serius terhadap pengambilan keputusan strategis di sektor kesehatan.

Penegasan tersebut disampaikan Sri Meliyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) yang digelar di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra itu, hingga saat ini masih kerap ditemukan perbedaan data terkait jumlah dan sebaran dokter spesialis penyakit dalam (internis) antara Kementerian Kesehatan dan PAPDI. Perbedaan tersebut dinilai berisiko melahirkan kesimpulan yang tidak akurat dalam perumusan kebijakan kesehatan nasional.

“Kalau datanya tidak sama, kebijakan yang diambil juga bisa keliru. Bisa muncul kesan seolah jumlah dokter spesialis sudah cukup, padahal persoalan utamanya justru ada pada distribusi yang belum merata,” ujar Sri Meliyana.

Ia mengingatkan bahwa data yang tidak sinkron dapat menggambarkan kondisi yang jauh dari realitas di lapangan, khususnya terkait kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah-daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan rujukan.

“Data ini harus disatukan dan diverifikasi bersama. Jangan sampai data yang tidak akurat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apalagi jika sudah sampai ke tingkat Presiden,” tegasnya.

Oleh karena itu, melalui Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dan PAPDI untuk duduk bersama menyamakan persepsi serta menyusun basis data dokter spesialis yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, ia berharap kebijakan peningkatan layanan kesehatan, termasuk perencanaan pendidikan dokter spesialis dan pemerataan tenaga kesehatan, dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.