Pakar Warning Distorsi Informasi Papua dalam Ruang Digital

Jakarta | MantikNews.com – Founder Human Studies Institute (HSI), Rasminto, mengingatkan bahwa distorsi informasi mengenai isu Papua di ruang digital semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memperkeruh stabilitas di lapangan. Peringatan tersebut ia sampaikan dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang digelar FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, pada Jumat (28/11/2025).

Rasminto menyebut Papua sebagai salah satu isu paling sensitif yang kerap menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Namun, derasnya arus informasi sering tidak disertai verifikasi yang memadai.

“Papua menjadi salah satu topik yang paling sensitif dan paling sering berseliweran di berbagai platform digital. Namun banyak informasi yang lalu-lalang tanpa proses pemeriksaan fakta,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan.

Menurutnya, peredaran informasi tanpa validasi tidak hanya menimbulkan bias dan persepsi keliru, tetapi juga berpotensi meningkatkan ketegangan sosial di tengah situasi Papua yang memiliki kompleksitas tersendiri.

“Isu Papua sangat kompleks. Informasi yang tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan memunculkan sentimen publik yang tidak berdasar,” tegasnya.

Rasminto menjelaskan bahwa dinamika konflik di sejumlah wilayah Papua berdampak pada berbagai kelompok masyarakat. Warga sipil disebut menjadi pihak paling rentan, sementara aparat keamanan juga kerap menjadi korban dalam berbagai aksi kekerasan.

Namun, ia menilai narasi digital sering kali hanya menonjolkan sebagian potret sehingga tidak mencerminkan konteks yang utuh.

“Warga sipil merupakan kelompok yang paling rentan, dan aparat keamanan juga sering menjadi korban. Perspektif berimbang sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia menyoroti peran media sosial yang semakin dominan dalam membentuk persepsi masyarakat. Kecepatan sirkulasi informasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan polarisasi dan bahkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini publik.

“Narasi digital bisa membangun simpati, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan bila tidak berbasis data dan verifikasi,” kata Rasminto.

Rasminto mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait Papua. Literasi digital disebut sebagai benteng awal untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang publik tetap sehat.

Ia menekankan pendekatan human security sebagai fondasi dalam memahami persoalan Papua agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan manusia.

“Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.