Menkomdigi Minta Pemda Perkuat Peran Tangkal Disinformasi Kesehatan di Ruang Digital

Jakarta | MantikNews.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih kuat dalam menangkal maraknya disinformasi kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Ia menegaskan bahwa informasi keliru, terutama terkait isu medis, dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan publik.

“Kita melihat tantangan yang nyata. Banyak masyarakat menjadi target disinformasi, khususnya di bidang kesehatan. Tidak sedikit informasi yang tidak benar disampaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang medis,” ujar Meutya dalam RRI Awards 2025 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Meutya menilai, derasnya arus konten kesehatan yang menyesatkan sering kali diproduksi kreator non-medis namun dikemas menarik sehingga lebih mudah dipercaya. Di sinilah peran pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

“Peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis. Mereka harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, menyiapkan sarana informasi yang tepat, serta menyampaikan pesan yang benar dan konsisten,” tegasnya.

Untuk memperluas jangkauan informasi resmi, Menkomdigi mendorong pemda memaksimalkan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI yang memiliki jaringan hingga ke pelosok daerah. Meutya menyebut RRI sebagai contoh media publik yang mampu beradaptasi dengan tantangan era digital.

“RRI tetap eksis dan berkonvergensi. Tidak hanya menyediakan siaran radio, tetapi juga merambah konten digital,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengapresiasi penyelenggaraan RRI Awards 2025 yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik. Ia menilai ajang ini menjadi dorongan agar informasi program pemerintah disampaikan secara lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.

“Ini memberi semangat kepada teman-teman di daerah untuk menyampaikan komunikasi publik atas program pemerintah pusat maupun daerahnya agar lebih mudah dipahami,” kata Meutya.

Dengan penguatan peran pemerintah daerah dan kolaborasi media publik, pemerintah berharap masyarakat semakin terlindungi dari konten kesehatan menyesatkan yang berpotensi membahayakan.