Denny Charter Tuding Golkar Takut Oposisi Lewat Koalisi Permanen

Jakarta | MantikNews.com – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik keras terhadap wacana “Koalisi Permanen” yang digulirkan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Ia menilai gagasan tersebut bukan mencerminkan visi kenegaraan jangka panjang, melainkan strategi politik defensif yang lahir dari ketakutan kehilangan akses kekuasaan.

Menurut Denny, narasi koalisi permanen tidak lahir dari kepentingan stabilitas demokrasi, melainkan dari kecemasan eksistensial partai yang tidak memiliki tradisi oposisi. Ia menyebut gagasan itu sebagai upaya membekukan kompetisi politik agar posisi kekuasaan tetap aman.

“Secara psikologis, ini adalah mekanisme pertahanan dari entitas politik yang tidak siap hidup di luar kekuasaan. Ini bukan soal kepentingan bangsa, tetapi lebih pada fobia berada di luar lingkar Istana,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/01/2026).

Denny menjelaskan, secara historis Partai Golkar memiliki keterikatan struktural yang kuat dengan kekuasaan sejak era Orde Baru. Menurutnya, pola tersebut membentuk karakter politik yang sangat bergantung pada akses negara, baik dalam bentuk jabatan maupun sumber daya anggaran.

Ia menggunakan pendekatan psikologi perilaku Loss Aversion, konsep yang diperkenalkan peraih Nobel Ekonomi Daniel Kahneman, untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dalam teori itu, ketakutan terhadap kehilangan dinilai lebih dominan dibanding dorongan untuk meraih keuntungan baru.

“Bagi Golkar, menjadi oposisi dipersepsikan sebagai kehilangan yang fatal. Karena itu, koalisi permanen diposisikan sebagai jalan pintas untuk menghindari risiko politik dan mempertahankan status quo,” tegasnya.

Dari sudut pandang ilmu politik, Denny menilai istilah koalisi permanen sebagai sebuah kontradiksi. Ia mengingatkan bahwa dalam praktik demokrasi modern, koalisi bersifat cair dan ditentukan oleh dinamika kepentingan, bukan dikunci secara permanen.

“Dalam politik tidak ada sekutu abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ini prinsip klasik realisme politik yang relevan hingga hari ini,” katanya.

Lebih jauh, Denny mengajak publik untuk belajar dari pengalaman masa lalu, khususnya pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP) pada 2014. Saat itu, koalisi tersebut diklaim sebagai koalisi permanen untuk menguasai parlemen dan mengimbangi pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Namun, sejarah mencatat Golkar akhirnya bergabung ke pemerintahan setelah menyadari posisi oposisi tidak menguntungkan secara politik.

“Retorika permanen itu runtuh ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan. Golkar melakukan manuver politik yang cepat begitu akses terhadap kekuasaan kembali terbuka,” ujarnya.

Denny menegaskan, demokrasi yang sehat justru membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan oposisi. Upaya mengunci konfigurasi politik secara permanen dinilainya berpotensi melemahkan fungsi kontrol, mempersempit ruang kritik, dan mereduksi kualitas demokrasi.

“Jika demokrasi ingin tumbuh dewasa, maka oposisi harus diperlakukan sebagai keniscayaan, bukan ancaman. Politik bukan tentang rasa aman elite, tetapi tentang keberanian menghadapi kompetisi secara adil,” pungkasnya.