BBM Off-Spec Jadi Ujian Kedaulatan Energi, HSI: Ini Bukan Sekadar Masalah Teknis

Jakarta | MantikNews.com — Kasus bahan bakar minyak (BBM) impor dengan kualitas di bawah standar atau off-spec yang ramai diperbincangkan sejak pertengahan 2025 dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Dr. Rasminto, menilai fenomena ini menjadi ujian serius bagi reputasi Pertamina dan sekaligus bagi kedaulatan energi Indonesia.

“Publik melihatnya sebagai masalah mutu Pertamax dan Pertalite, padahal di baliknya mencuat ada kepentingan besar yang sedang bertarung dalam sistem energi nasional kita,” ujar Rasminto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Rasminto menjelaskan, peningkatan kasus BBM off-spec mulai terjadi setelah Pertamina memblokir lebih dari 15 vendor dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) pada awal 2025. Pemblokiran dilakukan menyusul temuan dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus hukum impor minyak mentah yang menyeret nama Mr. MRC, dan saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung.

“Langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas sistem impor nasional. Namun, tampaknya ada pihak-pihak yang tidak siap kehilangan pengaruh dan berusaha mengguncang reputasi Pertamina melalui cara lain,” jelasnya.

Ia menduga, setelah jaringan lama diblokir, muncul dugaan sabotase sistematis dalam bentuk pengiriman kargo BBM impor dengan mutu di bawah standar. Fenomena inilah yang kemudian menimbulkan keresahan publik dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

Data HSI menunjukkan, hingga Agustus 2025 tercatat 24 kasus BBM off-spec, meningkat enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Parameter yang paling sering bermasalah meliputi distilasi 50 persen, oxidation stability, dan benzene content — seluruhnya terkait proses blending dan pengawasan mutu di luar negeri.

“Masalahnya bukan di kilang domestik Pertamina, tetapi di rantai pasok impor. Ini penting dipahami agar publik tidak salah menilai,” tegas Rasminto.

Rasminto menyebut pekerja Pertamina di lapangan menghadapi dilema berat, sebab mereka harus menjaga kesinambungan pasokan nasional meski menerima kargo dengan mutu rendah.
Ia mencatat, biaya korektif akibat blending, recirculation, dan penambahan bahan antioksidan telah menelan hampir 6 juta dolar AS, sementara biaya demurrage akibat keterlambatan klarifikasi mutu mencapai 23 juta dolar AS.

“Ini bukan hanya soal kerugian finansial, tapi juga menyangkut reputasi korporasi milik negara,” ujarnya.

Rasminto menilai, pola lonjakan kasus off-spec setelah pemblokiran vendor lama menunjukkan indikasi adanya perang kepentingan di balik rantai pasok impor migas nasional.

“Kasus ini seperti bentuk balas dendam jaringan lama yang kehilangan akses di sektor migas nasional,” katanya.

Menurutnya, jika publik kehilangan kepercayaan terhadap Pertamina, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra perusahaan, melainkan martabat bangsa dan kedaulatan energi nasional.

“Tarung reputasi Pertamina sesungguhnya adalah tarung reputasi bangsa. Kita tidak boleh kalah di sektor strategis seperti energi,” tegasnya.

Untuk merespons kondisi ini, HSI mendorong Pertamina membentuk Tim Task Force Cargo Import Off-Spec guna memperkuat kendali mutu BBM impor. Tim tersebut diharapkan fokus pada langkah-langkah teknis seperti bottle test blending, recirculation di tangki darat, serta penambahan additive (AO) untuk menjaga stabilitas mutu bahan bakar.

Selain itu, Rasminto menekankan pentingnya peningkatan kompetensi teknis pekerja Pertamina di semua level, mulai dari manajemen hingga operator SPBU.

“Pekerja yang memahami karakteristik produk adalah benteng terakhir dalam menjaga mutu BBM dan kepercayaan publik,” ucapnya.

Ia menilai, pemerintah perlu turun tangan menelusuri dugaan sabotase dan memastikan tata kelola impor energi nasional tetap bersih dan berdaulat.

“Kasus BBM off-spec ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan mempertegas keberpihakan negara dalam menjaga integritas energi nasional,” pungkasnya.