Menkeu Purbaya: Utang Negara Masih Aman, Komit Kontrol Belanja dan Efisiensi Anggaran

Bogor | mantiknews.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memastikan bahwa kondisi utang negara Indonesia yang kini mencapai Rp9.138 triliun masih berada dalam kategori aman dan terkendali. Ia menegaskan, angka tersebut bukan semata-mata cerminan beban fiskal, melainkan hasil dari strategi pembangunan ekonomi yang agresif dan produktif selama beberapa tahun terakhir.

Dalam acara Media Gathering di Bogor, 10/10/2025, Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan nominal utang terjadi seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur nasional di era Presiden Joko Widodo. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan ekonomi nasional menopang kewajiban tersebut.

“Ukuran aman atau tidaknya utang bukan dilihat dari nominalnya saja, melainkan dibandingkan dengan kapasitas ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini posisi utang kita masih sekitar 39,86 persen terhadap PDB, dan itu masih jauh di bawah ambang batas yang dianggap berisiko,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa secara internasional posisi utang Indonesia masih sangat terkendali. Ia mencontohkan, sejumlah negara dengan ekonomi besar justru memiliki rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih tinggi.

“Negara-negara Eropa banyak yang sudah di atas 80 persen, bahkan Jerman mencapai 100 persen. Amerika Serikat lebih dari 100 persen, dan Jepang bahkan sekitar 250 persen. Singapura pun tinggi sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan mereka, posisi Indonesia relatif aman,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence policy) dalam mengelola keuangan negara. Setiap penarikan utang, katanya, dilakukan dengan pertimbangan matang serta diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Menkeu menegaskan komitmennya untuk mengontrol belanja pemerintah secara ketat, agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Ia menyebut, langkah pengendalian belanja bukan berarti memangkas program-program pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Saya akan mempercepat kontrol terhadap belanja pemerintah agar lebih baik. Program yang tidak efisien akan kita potong. Bukan berarti memangkas program penting, tapi meniadakan pengeluaran yang hanya memboroskan uang negara,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagian besar sumber pendanaan negara masih bergantung pada penerimaan pajak dan pembiayaan melalui utang. Oleh karena itu, penting memastikan setiap rupiah hasil utang digunakan secara optimal.

“Kalau pun saya harus berutang, maka penggunaannya harus maksimal, tidak boleh ada kebocoran. Harus benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Purbaya.

Purbaya juga berpesan agar masyarakat tidak menjadikan isu utang negara sebagai bahan menciptakan sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menilai, pengelolaan utang Indonesia masih jauh lebih sehat dibandingkan banyak negara lain.

“Hutang tidak perlu dijadikan isu yang menakutkan. Dari sisi standar nasional maupun internasional, posisi kita cukup pruden. Pemerintah akan terus menjaga rasio utang agar tetap terkendali dan produktif,” tuturnya.

Dengan strategi fiskal yang berhati-hati dan belanja negara yang semakin efisien, Purbaya optimistis Indonesia akan tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pertumbuhan pembangunan.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga Agustus 2025 mencapai Rp9.138 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,86 persen. Angka tersebut masih di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Pemerintah menargetkan defisit anggaran terus menurun dalam dua tahun ke depan, sejalan dengan penguatan penerimaan negara dan peningkatan efisiensi belanja.***