Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya Diduga Terkait hal ini

Jakarta | MantikNews.com – Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan nama Tutut Soeharto resmi mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan pada Jumat, 12 September 2025, dan teregistrasi dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT.

Hingga kini, alasan pasti di balik langkah hukum putri sulung Presiden RI ke-2 Soeharto itu belum diungkap secara resmi. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia atas nama Tutut Soeharto. Keputusan tersebut diterbitkan pada 17 Juli 2025, ketika posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Tutut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban utang dua perusahaan yang terafiliasi dengannya, yaitu PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Citra Bhakti Margatama Persada. Utang tersebut dikaitkan dengan kewajiban penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini masih menjadi fokus penagihan negara.

Gugatan Tutut Soeharto ini menambah deretan kasus hukum terkait BLBI yang melibatkan sejumlah nama besar keluarga Cendana. PTUN Jakarta dijadwalkan menggelar pemeriksaan persiapan atas perkara ini pada Selasa, 23 September 2025, pukul 10.00 WIB. Meski demikian, hingga Rabu (17/9), pengadilan belum mempublikasikan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun juru sita yang akan menangani perkara tersebut.

Tutut sendiri menunjuk pengacara Ibnu Setyo Hastomo sebagai kuasa hukumnya. Pihaknya telah membayarkan panjar biaya perkara sebesar Rp900.000, yang kemudian digunakan untuk biaya pendaftaran, pemberkasan, hingga surat panggilan resmi kepada para pihak terkait.

Langkah hukum ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat Tutut Soeharto merupakan figur sentral dalam keluarga mantan Presiden Soeharto, sementara perkaranya menyangkut kebijakan strategis negara dalam penanganan BLBI—salah satu kasus besar warisan krisis moneter 1998 yang hingga kini masih menimbulkan dampak panjang.