BERITA
Proyek Whoosh! Tanah Negara Diduga Dijual ke Negara dengan Harga Membengkak
Jakarta | MantikNews.com – Jejak dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat ke publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah menelusuri indikasi tindak pidana korupsi di tubuh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), terutama terkait proses pengadaan lahan yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bahwa salah satu temuan awal berkaitan dengan dugaan transaksi tanah yang sebenarnya telah berstatus milik negara, namun diduga dijual kembali kepada negara melalui mekanisme pembiayaan proyek kereta cepat.
“Kami terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh, baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,” ujar Budi, seperti dikutip dari Antaranews.
Ia menegaskan, selain kejanggalan tersebut, lembaganya juga sedang mengusut potensi penggelembungan anggaran dalam proses pembebasan lahan.
“Ini masih terus didalami,” kata Budi.
Isu dugaan korupsi dalam proyek Whoosh semakin menjadi perhatian setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya ketidakwajaran dalam biaya pembangunan per kilometer jalur kereta cepat.
Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, jauh di atas biaya yang ia sebutkan berlaku di China—yakni sebesar 17–18 juta dolar AS.
“Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” ungkap Mahfud. Ia menilai perbedaan biaya tersebut patut diselidiki secara menyeluruh karena berpotensi mengindikasikan praktik mark up.
Dua hari setelah pernyataan Mahfud menjadi perhatian publik, KPK mengimbau mantan Menko itu untuk membuat laporan resmi agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.
Komunikasi antara Mahfud dan KPK sempat berlangsung melalui pernyataan terbuka di ruang publik. Puncaknya, pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapannya hadir dan memberikan keterangan apabila dipanggil penyidik.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan pihak-pihak yang telah dimintai keterangan maupun jadwal pemeriksaan berikutnya. Budi hanya menegaskan bahwa proses penyelidikan bergerak pada dua fokus utama:
- Keabsahan transaksi lahan, termasuk dugaan penjualan ulang aset negara.
- Penyimpangan nilai anggaran, terutama terkait potensi mark up biaya pembangunan.
Sumber internal KPK menyebutkan bahwa pengumpulan data masih berlangsung dan lembaga antirasuah tetap berhati-hati mengingat skala proyek dan banyaknya pihak terlibat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang sejak awal mendapat perhatian publik terkait pembiayaan, skema investasi, hingga pembengkakan biaya yang beberapa kali terjadi. Penelusuran KPK menambah babak baru dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur besar di Indonesia.
