AMBON | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan administrasi kepegawaian, di luar mekanisme resmi pemerintah.
Pasalnya, praktik penyalahgunaan identitas dan atribut ASN diduga menjadi salah satu cara, untuk menipu puluhan guru di Kota Ambon melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu.
Peringatan tersebut disampaikan Wali Kota dalam konferensi pers di ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), menyusul terungkapnya dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat, yang melibatkan 45 guru dari sekitar 20 sekolah di Kota Ambon.
Kasus ini diduga dijalankan dengan memanfaatkan kepercayaan para guru terhadap seseorang, yang mengaku memiliki kapasitas membantu pengurusan administrasi kepegawaian.
Wali Kota menjelaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon menemukan adanya penggunaan seragam ASN, surat tugas yang tidak sah, hingga permintaan akses akun MyASN milik para guru.
Menurutnya, cara tersebut sengaja digunakan untuk menciptakan kesan, bahwa pihak yang menawarkan jasa pengurusan memiliki hubungan dan kewenangan, dalam urusan pemerintahan, khususnya administrasi kepegawaian.
“Modusnya adalah, membangun kesan seolah-olah yang bersangkutan memiliki kewenangan. Datang ke sekolah, menggunakan seragam ASN, membawa surat tugas yang ternyata tidak pernah diterbitkan, kemudian meminta akses akun MyASN para guru,” ungkap Wali Kota.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, perempuan berinisial GOKS, diduga menjadi pihak utama yang mengumpulkan uang, sekaligus mengurus penerbitan SK tersebut.
GOKS diketahui bukan ASN, melainkan berstatus tenaga non-ASN, dan merupakan istri seorang ASN yang bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
“Dalam menjalankan aksinya, GOKS diduga mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan, untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi kenaikan pangkat,” kata dia.
Untuk mendukung pengakuannya, lanjut Wali Kota, yang bersangkutan disebut mengenakan pakaian dinas ASN, dan menunjukkan surat tugas yang mengatasnamakan koordinasi pendidikan, serta mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan.
Namun, hasil penelusuran Inspektorat memastikan, bahwa surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Bahkan, para guru diminta memberikan username dan password serta kode akses akun MyASN. Akses tersebut kemudian diduga, digunakan untuk membantu proses pengurusan dokumen kenaikan pangkat.
“Setelah SK diterima, para guru diarahkan menyerahkan dokumen kepada bendahara sekolah, agar dilakukan penyesuaian pembayaran gaji, sesuai kenaikan pangkat yang tercantum dalam keputusan tersebut,” ujar Wali Kota.
Wali Kota menjelaskan, rangkaian dugaan penipuan itu telah berlangsung sejak akhir 2025. Komunikasi awal dengan para guru tercatat terjadi, melalui aplikasi WhatsApp pada 7 November 2025.
Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, pihak yang bersangkutan mulai mendatangi sekolah-sekolah, dan menawarkan bantuan pengurusan administrasi kepegawaian.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK, termasuk dokumen penetapan angka kredit yang dibuat secara manual.
Persoalan tersebut akhirnya terungkap, setelah muncul kecurigaan terhadap keabsahan dokumen yang diterima para guru. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen yang menjadi dasar penerbitan SK.
“Pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV BKN menyatakan, bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang seharusnya menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah dikeluarkan,” sebut dia.
Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat menemukan 45 guru dari sekitar 20 sekolah menggunakan SK, yang tidak memiliki Pertek BKN. Selain itu, total uang yang telah diserahkan kepada pihak pengurus dokumen tersebut mencapai Rp74,7 juta.
Wali Kota menilai, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN, agar tidak menyerahkan urusan administrasi kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Ia meminta para pegawai lebih cermat memeriksa setiap informasi maupun tawaran jasa yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, terutama apabila proses tersebut dilakukan dengan meminta data pribadi dan akses akun kepegawaian.
Menurutnya, seluruh proses administrasi ASN telah memiliki jalur dan ketentuan resmi yang harus dipatuhi. Karena itu, pegawai tidak seharusnya mudah percaya terhadap pihak yang mengaku dapat mengurus kenaikan pangkat, dengan menawarkan kemudahan di luar prosedur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, lanjutnya, akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Hasil audit Inspektorat bersama seluruh bukti yang ditemukan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Langkah tersebut diharapkan, dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian hukum atas dugaan penyalahgunaan administrasi kepegawaian, yang telah merugikan puluhan guru di Kota Ambon,” tandas Wali Kota.
