AMBON | MantikNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan hasil perikanan tangkap, mulai dari proses pendaratan ikan hingga transaksi penjualan. Upaya tersebut dilakukan, melalui inovasi BAKU DAPA yang dirancang untuk meningkatkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sekaligus mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, S.Pi. mengatakan, pengelolaan hasil tangkapan nelayan membutuhkan sistem yang mampu menjamin keteraturan aktivitas perdagangan, ketepatan pencatatan produksi, serta transparansi penerimaan daerah.
“Selama ini kegiatan pendaratan ikan di Kota Ambon berlangsung pada 22 sentra perikanan yang tersebar di lima kecamatan. Namun, sebagian besar aktivitas tersebut masih terpusat di lokasi pendaratan ikan milik masyarakat, dan belum terkoneksi secara optimal dengan fasilitas TPI,” ungkap Henly kepada wartawan di Ambon, Jumat (6/11/2026).
Akibatnya, pemerintah masih menghadapi kendala dalam memperoleh data produksi yang terintegrasi. Kondisi ini turut memengaruhi proses pengawasan distribusi dan pengendalian aktivitas perdagangan hasil perikanan.
Tidak hanya itu, mekanisme pembayaran retribusi yang masih mengandalkan transaksi tunai juga menjadi perhatian. Sistem tersebut, dinilai membutuhkan pembenahan agar pencatatan penerimaan lebih tertib, transparan, dan meminimalkan potensi penyimpangan administrasi.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Dinas Perikanan Kota Ambon mengembangkan BAKU DAPA sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Program ini memuat lima agenda strategis yang saling berkaitan. Salah satunya adalah, menyiapkan regulasi melalui penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai tata kelola distribusi ikan, sebagai landasan dalam mengatur aktivitas perdagangan hasil perikanan di daerah.
“Selanjutnya, pemerintah mendorong penerapan SIRIP IKAN, yakni sistem pembayaran retribusi secara non-tunai di TPI Arumbae. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Maluku-Malut, untuk menghadirkan mekanisme transaksi yang lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan,” kata Henly.
Pembenahan juga menyasar aspek pengelolaan informasi produksi, melalui pengembangan SIPANDAI. Sistem digital ini diproyeksikan menjadi instrumen pencatatan hasil perikanan, sehingga data produksi dapat dihimpun dan dikelola secara lebih terstruktur.
Di samping digitalisasi, peningkatan sarana dan prasarana TPI Nusaniwe menjadi bagian dari agenda pengembangan. Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai penting, untuk mendukung kelancaran aktivitas pendaratan, penanganan, serta pemasaran hasil tangkapan nelayan.
Henly menegaskan, keberhasilan program tersebut juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, BAKU DAPA diarahkan untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, kelompok nelayan, serta pelaku usaha perikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan, dapat menciptakan rantai perdagangan yang lebih tertata, sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi hasil tangkapan nelayan.
Melalui implementasi BAKU DAPA, keberadaan TPI di Kota Ambon diharapkan mengalami peningkatan fungsi. Tidak sekadar menjadi lokasi transaksi jual beli ikan, tetapi berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan yang didukung data produksi, sistem pembayaran modern, fasilitas memadai, dan jaringan distribusi yang lebih baik.
Dengan tata kelola yang semakin tertib, pemerintah juga diharapkan dapat memiliki data yang lebih akurat, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor perikanan.
“Pada akhirnya, pembenahan ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap nilai ekonomi hasil tangkapan, memperluas peluang usaha masyarakat pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi salah satu penopang ekonomi Kota Ambon,” tandas Henly.
