AMBON | MantikNews.com – Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Fredy Leiwakabessy menegaskan, bahwa setiap kebijakan di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku harus disusun berdasarkan data yang akurat, serta kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Leiwakabessy, saat menerima kunjungan kerja Staf Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Michael Wattimena, dan Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Menurut Leiwakabessy, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik dan moral, untuk mendukung pemerintah melalui kegiatan penelitian, riset, serta penyediaan data yang objektif, guna memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai institusi akademik, tugas kami adalah menghadirkan data yang benar dan kajian yang objektif, agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berlandaskan bukti ilmiah, dan bukan sekadar asumsi semata,” kata Leiwakabessy.
Ia menjelaskan, bahwa kebebasan akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi harus dimanfaatkan, untuk menghasilkan penelitian yang bersifat independen serta bebas dari kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
Dengan demikian, hasil kajian yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang kredibel bagi pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan strategis.
Leiwakabessy menilai, pendekatan berbasis riset menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Maluku, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang sering kali bersinggungan erat dengan aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat.
“Kami tidak hanya berupaya mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga berusaha menghadirkan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Dalam konteks penataan sektor pertambangan, termasuk pengelolaan kawasan Gunung Botak yang berada di wilayah Kabupaten Buru, Leiwakabessy menekankan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi, untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku harus dikelola secara berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, tanpa menimbulkan dampak negatif, yang merusak bagi lingkungan maupun tatanan kehidupan sosial masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditetapkan perlu didukung oleh data yang kuat dan analisis yang komprehensif,” tegasnya.
Leiwakabessy juga menyambut baik langkah Kementerian ESDM, yang membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka mendukung penguatan tata kelola pertambangan dan pengelolaan sumber daya mineral di daerah.
Ia meyakini, bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penentu penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Maluku.
Pada kesempatan tersebut, Leiwakabessy mengaku bangga, karena Unpatti Ambon menjadi salah satu institusi yang dikunjungi oleh Michael Wattimena, setelah yang bersangkutan dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Kementerian ESDM RI.
Kehadiran Wattimena dinilai memiliki makna tersendiri, mengingat Michael merupakan alumni dari Universitas Pattimura.
“Kami berharap, kolaborasi yang dibangun pada hari ini tidak berhenti hanya pada pertemuan seremonial, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama nyata yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku,” harap dia.
