BERITA
Istana Percepat Transisi Energi, Prabowo Panggil Menteri ESDM


Jakarta | MantikNews.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut menitikberatkan pada percepatan program transisi energi nasional, khususnya pembangunan energi terbarukan berbasis tenaga surya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menteri ESDM mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di berbagai wilayah tanah air. Program ini akan dilaksanakan melalui skema desa energi terbarukan dengan kapasitas mencapai 1 hingga 1,5 gigawatt per desa.
“Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas secara teknis,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Bahlil menegaskan, proyek energi surya berskala raksasa ini memerlukan dukungan investasi besar, termasuk keterlibatan investor asing. Pemerintah mendorong model kolaborasi antara pengusaha nasional, badan usaha milik negara (BUMN), serta mitra internasional agar proyek tersebut dapat terealisasi sesuai target.
“Untuk panel 100 gigawatt, kapasitas industri dalam negeri kita per tahun hanya sekitar 5 gigawatt. Karena itu, kita akan mengundang investor asing dan mendorong kolaborasi dengan pengusaha nasional serta BUMN, termasuk PLN,” jelasnya.
Selain membahas transisi energi, Presiden Prabowo juga menyinggung perkembangan negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Menurut Bahlil, kesepakatan awal mengenai penambahan saham sebesar 10 persen kini berpotensi meningkat.
“Awalnya kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tetapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah bisa lebih dari itu. Saya diminta untuk mempercepat komunikasi, dan jika sudah final, Freeport akan mempertimbangkan perpanjangan kontrak,” kata Bahlil.
Program transisi energi melalui tenaga surya dinilai sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta memperkuat ketahanan energi nasional. Di sisi lain, negosiasi dengan Freeport menjadi upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat optimal bagi negara.
