Banggar DPRD DKI Jakarta Sahkan Raperda APBD 2026 Sebesar Rp81,3 Triliun

Jakarta | MantikNews.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (31/10/2025).
Rapat berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta dan dihadiri oleh jajaran eksekutif Pemprov DKI untuk melakukan finalisasi rancangan anggaran sebelum dibawa ke rapat paripurna penetapan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 berjalan cukup panjang dan intensif, terutama karena adanya penyesuaian akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengorbankan program pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun. Pembahasan memang cukup panjang karena adanya pengurangan DBH yang menjadi perhatian bersama. Namun kami pastikan layanan dasar masyarakat tetap terjamin dalam APBD 2026,” ujar Khoirudin, Jumat (31/10/2025).

Dalam rancangan APBD tersebut, DPRD DKI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial (bansos), serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan publik.

“Semua program layanan masyarakat tetap kami perjuangkan agar dipertahankan. Itu bagian dari tanggung jawab kami memastikan anggaran berpihak pada warga Jakarta,” tegas Khoirudin.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kebutuhan pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir, yang menjadi dua isu penting dalam tata kelola perkotaan Jakarta. Namun, karena keterbatasan waktu dan kompleksitas administrasi, sebagian anggaran akan dialihkan ke APBD Perubahan 2026.

“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir memang penting, tapi prosesnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. Karena itu, pelaksanaannya bisa dilakukan terlebih dahulu, sementara penyesuaian anggaran akan kita masukkan dalam perubahan nanti,” tambahnya.

DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting terkait efisiensi dan prioritas belanja daerah.
Menurut Khoirudin, meskipun terjadi penyesuaian fiskal, prinsip pengelolaan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Banggar DPRD DKI menekankan perlunya Pemprov DKI meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan digitalisasi pelayanan publik guna memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

“Dinamika fiskal pusat-daerah menuntut kita untuk lebih inovatif. Pemprov perlu memperkuat sektor-sektor yang produktif, termasuk ekonomi digital, UMKM, dan sektor pariwisata yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kebijakan fiskal DKI Jakarta 2026 juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen melalui percepatan investasi, transformasi digital, serta penguatan ekonomi daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penting agar target ambisius tersebut tercapai. Dalam konteks ini, APBD DKI Jakarta 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong produktivitas, pemerataan pembangunan, dan daya saing ekonomi ibu kota.

“Kebijakan fiskal daerah harus menjadi bagian dari visi besar pemerintah pusat. APBD bukan hanya alat belanja, tapi instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Khoirudin.

Sebagai langkah akhir, DPRD bersama Pemprov DKI akan memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran melalui pengawasan ketat di setiap tahap implementasi program.
Khoirudin menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar seluruh program prioritas berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat. Prinsipnya adalah efisiensi tanpa mengurangi pelayanan publik,” tutupnya.

📍 Jakarta, 31 Oktober 2025
🖋️ Reporter: Redaksi MantikNews
📸 Foto: Humas DPRD DKI Jakarta
📌 Tagar: #APBD2026 #DPRDDKI #Khoirudin #PemprovDKI #EkonomiDaerah #MantikNews #PrabowoEconomicVision