AMBON | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus terus diperkuat, karena menjadi salah satu kekuatan utama, dalam menjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Ambon.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota dalam sambutannya, saat membuka DPRD Kota Ambon Expo 2026, di halaman Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-451 Kota Ambon, yang diperingati pada 7 September 2026.
Wali Kota mengatakan, kondisi Kota Ambon yang tidak memiliki sumber daya alam sebesar daerah lain, membuat pemerintah harus mencari kekuatan ekonomi dari potensi yang dimiliki masyarakat. Salah satu sektor yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi adalah UMKM.
“Kota Ambon tidak mampu menyediakan lapangan kerja, dalam jumlah yang banyak. Ambon dengan cirinya sendiri. Kota yang terbatas sumber daya alam,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah harus mendorong masyarakat, agar tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan perusahaan atau pemerintah. Masyarakat perlu diberikan ruang dan dukungan, untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
“Tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hari ini adalah, memfasilitasi seluruh pelaku UMKM di Kota Ambon,” tegasnya.
Wali Kota menjelaskan, bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain penyediaan ruang usaha, kemudahan perizinan, bantuan modal serta pembukaan akses pasar.
Pemkot Ambon juga memberikan kemudahan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku usaha.
“Langkah tersebut diharapkan, dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya secara lebih formal, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pembiayaan maupun pemasaran. UMKM ini salah satu fondasi ekonomi kita di Kota Ambon,” katanya.
Wali Kota menilai UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat, dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Ketika sebagian perusahaan menghadapi persoalan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja, atau menghentikan kegiatan usaha, aktivitas UMKM tetap dapat berjalan, karena bertumpu pada kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Karena hanya dengan cara itu kita ciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, sekaligus berupaya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus dalam posisi yang baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga meminta, agar berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka HUT Kota Ambon tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Setiap agenda harus mampu memberikan manfaat, dan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan. Tetapi sekaligus kita merencanakan berbagai hal, yang akan kita lakukan ke depan, demi dan untuk kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” katanya.
Menurut Wali Kota, keberadaan DPRD Kota Ambon Expo 2026 dapat menjadi salah satu sarana, untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat.
Namun, kegiatan tersebut akan lebih bermanfaat, apabila juga menghadirkan berbagai layanan yang dibutuhkan pelaku usaha.
Ia mendorong, agar kegiatan expo ke depan melibatkan lebih banyak lembaga yang dapat membantu pelaku UMKM, termasuk dalam pengurusan perizinan maupun sertifikasi produk.
“Kalau ada pelaku-pelaku UMKM, siapkan booth untuk Balai POM, siapkan untuk Badan Sertifikasi Halal dan seterusnya, supaya membantu teman-teman pelaku UMKM,” ujarnya.
Wali Kota juga menyinggung penghargaan Financial Literacy Award yang diterima Kota Ambon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah.
Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah, dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Di sisi lain, Wali Kota menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik, sebagai bagian dari agenda pembangunan Kota Ambon.
Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan terbuka sehingga masyarakat tidak kesulitan ketika berhadapan dengan birokrasi.
“Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik,” tegasnya.
Pemanfaatan teknologi, lanjut Wali Kota, harus terus diperkuat, untuk memangkas proses pelayanan yang panjang.
Digitalisasi pemerintahan dinilai dapat membantu mempercepat pelayanan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi.
Kehadiran sejumlah instansi dalam DPRD Kota Ambon Expo 2026, seperti Kementerian Hukum, Imigrasi dan Kejaksaan Negeri, dinilai menjadi langkah positif, karena masyarakat dapat memperoleh informasi maupun layanan secara lebih dekat.
Wali Kota juga mengingatkan DPRD Kota Ambon, agar terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, DPRD harus benar-benar menjadi rumah rakyat yang dapat diakses masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan.
“Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat tempat untuk datang menyampaikan keluh kesah mereka, supaya diteruskan kepada Pemkot Ambon,” katanya.
Wali Kota berharap, DPRD Kota Ambon Expo dapat terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
“Saya mendorong OJK, perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan serupa, dengan cakupan yang lebih besar, dan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Supaya UMKM kita tetap hidup,” tandasnya.
