Jakarta | MantikNews.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas sejumlah program strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Maluku Utara.
Pada kesempatan itu, AHY juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang baru saja meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk keberhasilan dalam menekan angka stunting di daerah tersebut.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan mendasar yang masih dihadapi Maluku Utara di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
Maluku Utara saat ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, didorong oleh pengembangan industri hilirisasi nikel berskala global, keberadaan pabrik baterai sel di Weda dan Buli, serta rencana pengembangan bandara internasional yang diproyeksikan mendukung konektivitas wilayah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai masih terdapat sejumlah tantangan infrastruktur yang perlu segera diselesaikan guna mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Dalam diskusi itu, Pemprov Maluku Utara memaparkan program strategis pembangunan infrastruktur serta penguatan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pemerataan ekonomi.
Salah satu fokus yang dibahas adalah integrasi kawasan lumbung pangan lokal di Halmahera agar mampu menyuplai kebutuhan pangan di kawasan industri yang terus berkembang di Maluku Utara.
Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan industri tidak hanya terpusat pada sektor tambang dan hilirisasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sektor pangan, perkebunan kelapa, hingga perikanan.
Bagi Pemprov Maluku Utara, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Setiap kemajuan adalah kemajuan yang baik. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus dikonversi menjadi keadilan dan pemerataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah timur Indonesia.***
