Pusaka Soroti Fenomena Influencer Duduki Jabatan Publik, Dinilai Geser Prinsip Meritokrasi

Jakarta | MantikNews.com – Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka), Ronny Setiawan, menyoroti semakin maraknya figur influencer yang dipercaya menduduki jabatan publik. Ia menilai tren tersebut sebagai sebuah anomali dalam tata kelola pemerintahan modern, karena berpotensi menggeser ukuran kelayakan pejabat dari kompetensi dan integritas menjadi sekadar popularitas digital.

“Jabatan publik adalah mandat konstitusional yang menuntut kecakapan teknis, etika pelayanan publik, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan pengelolaan sumber daya negara,” kata Ronny dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/12/2025).

Menurutnya, popularitas di media sosial tidak dapat dijadikan parameter tunggal untuk menentukan kualitas dan kelayakan seseorang dalam mengemban amanah jabatan negara.

“Influencer memang memiliki keunggulan dalam komunikasi dan kedekatan dengan publik. Namun jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan pencitraan. Ada aspek perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga tanggung jawab politik yang membutuhkan kompetensi khusus,” ujarnya.

Ronny tidak menampik bahwa keterlibatan figur kreatif dan populer dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda. Namun, ia menekankan pentingnya standar kelayakan yang jelas dan terukur, agar penempatan influencer di lingkungan pemerintahan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Risikonya, jabatan publik dipandang sebagai sarana personal branding, bukan ruang pengabdian. Ketika popularitas menjadi syarat utama, maka prinsip meritokrasi akan melemah,” tuturnya.

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat sebagian influencer memiliki keterikatan dengan kerja sama komersial, endorsement, maupun relasi bisnis tertentu. Tanpa pedoman etik yang ketat, hal tersebut berpotensi memunculkan keraguan terhadap objektivitas kebijakan yang diambil pejabat publik berlatar belakang influencer.

“Negara tidak dapat dijalankan berdasarkan logika konten viral. Kebijakan publik harus lahir dari proses kajian yang matang, berbasis data, dan kepentingan jangka panjang, bukan mengikuti tren algoritma,” tegas Ronny.

Atas dasar itu, Pusaka mendorong agar pemerintah dan partai politik tetap mengedepankan rekam jejak, pemahaman kebijakan, kapasitas teknis, serta integritas dalam menentukan pejabat publik, tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan terhadap kalangan muda dan kreatif.

“Kami tidak menolak influencer terlibat dalam pemerintahan. Namun perlu ada pelatihan, peningkatan kapasitas, serta standar etik yang tegas agar peran tersebut benar-benar berjalan untuk kepentingan publik,” pungkasnya.