DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Penembakan Diplomat Indonesia di Peru

Jakarta | MantikNews.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, mendesak pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan aparat hukum di Peru dalam mengusut tuntas kasus penembakan yang menimpa seorang diplomat Indonesia. Menurutnya, insiden tersebut merupakan tindakan kriminal serius yang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mengganggu misi diplomasi Indonesia di luar negeri.

“Diplomat kita adalah frontliner yang menjaga diplomasi Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan keselamatan mereka,” tegas Dave saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Diplomat yang menjadi korban adalah Leonardo Zetro Purba, 40 tahun, yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Peru. Zetro meninggal dunia setelah ditembak oleh dua orang tak dikenal pada Senin (1/9/2025) malam waktu setempat. Kasus ini pun segera menjadi perhatian publik internasional.

Zetro baru sekitar lima bulan bertugas di Peru. Sebelumnya, ia pernah ditugaskan di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, Australia pada periode 2019–2022, di mana ia menjabat sebagai Bendahara sekaligus Penata Kerumahtanggaan.

Dave mengungkapkan keprihatinannya lantaran dalam waktu dekat telah terjadi dua insiden mengenaskan yang menimpa diplomat Indonesia. Hal itu, menurutnya, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan perwakilan RI di luar negeri. Karena itu, DPR mendesak adanya investigasi mendalam untuk memastikan apakah kasus penembakan ini memang menargetkan diplomat Indonesia secara khusus atau juga dialami perwakilan negara lain.

“Kita minta kasus ini didalami, apakah menyasar khusus kepada diplomat kita atau menyangkut diplomat secara umum. Karena kalau melihat pola kasus, ini berbicara soal keselamatan diplomat,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain mendorong investigasi, Komisi I DPR juga meminta pemerintah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus guna memperkuat perlindungan bagi para diplomat Indonesia di berbagai negara penempatan.

“Harus ada SOP pengamanan yang jelas untuk diplomat kita, agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” tambah Dave.

Kendati demikian, DPR menegaskan masih menunggu hasil penyelidikan aparat hukum, baik di Peru maupun Indonesia, sebelum menyimpulkan lebih jauh terkait motif dan pelaku penembakan tersebut.

“Kita belum bisa menyimpulkan apapun sebelum ada hasil penyelidikan yang lebih dalam. Kita tunggu proses hukumnya,” pungkas Dave.