Ambon | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan, bahwa seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus dilakukan secara nontunai, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Wattimena, saat meresmikan penerapan Surat Penyediaan Dana (SPD) Online, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).
Menurut Wattimena, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan keharusan, yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu mempercepat proses administrasi, meminimalkan risiko kesalahan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Semua transaksi harus dilakukan secara nontunai, mulai dari pembayaran gaji hingga biaya perjalanan dinas. Dengan sistem ini, kita dapat memastikan penerima manfaat tepat sasaran, sekaligus memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” kata Wattimena.
Ia menjelaskan, penerapan SPD Online merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat, dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.
Wattimena mengakui, penerapan SIPD masih memerlukan sejumlah penyempurnaan, mengingat sistem ini menggabungkan berbagai aplikasi dan mekanisme kerja yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Namun, menurutnya, proses penyesuaian terus dilakukan, agar seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan sistem secara maksimal.
“Yang paling utama adalah, memastikan adanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Wattimena menegaskan, bahwa Pemkot Ambon berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai daerah yang telah masuk dalam program Smart City nasional, Ambon dituntut untuk terus berinovasi, dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari. Ambon sudah masuk dalam kategori kota digital. Oleh karena itu, kita harus terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan,” tegasnya.
Selain meluncurkan SPD Online, Pemkot Ambon sebelumnya juga telah menerapkan sistem pelaporan pendapatan daerah secara digital.
Sistem tersebut memungkinkan pemantauan transaksi dilakukan secara langsung (real time), sehingga proses pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah menjadi lebih transparan.
Pada kesempatan yang sama, Wattimena juga memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan di Kota Ambon.
Ia menyebut, angka kemiskinan terus mengalami penurunan seiring berjalannya berbagai program pemerintah daerah, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Bahkan, angka kemiskinan ekstrem di Kota Ambon saat ini telah berhasil ditekan hingga mencapai nol persen,” beber Wattimena.
Meski demikian, Wattimena mengingatkan, bahwa masih ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait tingginya angka pengangguran yang saat ini berada di kisaran 11,31 persen.
Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat basis data ketenagakerjaan, agar program penanganan pengangguran dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Kita membutuhkan data riil mengenai pengangguran warga Kota Ambon, agar intervensi yang dilakukan pemerintah lebih akurat dan tepat sasaran,” katanya.
Selain fokus pada sektor ekonomi, Pemkot Ambon juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah, menetapkan seluruh puskesmas di Kota Ambon sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Wattimena berharap, berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital yang kita lakukan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya.
