AMBON | MantikNews.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, untuk mengevaluasi kontraktor proyek sanitasi di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Ia menilai, dugaan masalah antara kontraktor dan pekerja perlu ditangani, karena proyek tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Perlu dipahami, kalau proyek sanitasi di Banda harus mendapatkan atensi, mengingat program seperti ini sudah menyangkut kebutuhan dasar Masyarakat, sekaligus pelaksanaan pekerjaan pemerintah di wilayah kepulauan,” kata Lohy kepada wartawan di Ambon, Kamis (24/9/2026).
Lohy mengaku, Komisi III DPRD Provinsi Maluku telah mengundang pihak BP3KP Maluku, untuk rapat kerja.
Lohy mengatakan, dalam pertemuan itu komisi meminta penjelasan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap kontraktor, yang dinilai belum memenuhi kewajiban sesuai kontrak.
Menurutnya, kontraktor yang terbukti tidak menjalankan kewajiban perlu dikenai sanksi sesuai aturan.
Ia menyebut, pencantuman dalam daftar hitam sebagai salah satu langkah yang patut dipertimbangkan, agar pelaksanaan proyek tidak terhambat.
Lohy juga mempertanyakan pemilihan kontraktor dari luar daerah, ketika pelaku usaha konstruksi lokal dinilai mampu mengerjakan proyek serupa.
Dia menegaskan, penggunaan kontraktor lokal dapat mendekatkan pengawasan, dan memberi manfaat ekonomi bagi daerah.
“Bila proyek sanitasi Pulau Banda bisa melibatkan kontraktor local, maka proses pekerjaannya bisa lebih dekat untuk diawasi, mereka juga bisa disejahterakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi tidak hanya perlu melihat progres dan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan hak para pekerja dipenuhi.
“Saya berharap, persoalan di Banda menjadi bahan perbaikan bagi BP3KP Maluku dan pihak terkait, dalam mengelola proyek pemerintah berikutnya di Maluku,” tandas Lohy.
