AMBON | MantikNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa menilai, pembenahan sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan secara menyeluruh, agar program pemerintah tersebut kembali berjalan dengan tata kelola yang lebih baik dan tepat sasaran.
Lewerissa mengatakan, penghentian sementara MBG yang dikeluhkan warga Negeri Seri, dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2026, Minggu (6/9/2026), tidak terlepas dari proses evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat, yang memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.
Karena itu, berbagai persoalan dalam pelaksanaannya harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghilangkan tujuan utama program.
“Program ini merupakan kebijakan yang baik dan kami mengapresiasi tujuan pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tetapi dalam pelaksanaannya memang ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan amanah,” kata Lewerissa, Saat dihubungi dari Ambon, Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, adanya kasus hukum yang mencuat dalam pelaksanaan program tersebut menunjukkan, perlunya perbaikan mekanisme pengawasan dan tata kelola. Pemerintah, kata dia, kini sedang melakukan pembenahan, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Pemerintah sedang melakukan pembenahan menyeluruh, dan pembaruan sistem agar ke depan lebih tertib, transparan, dan tidak disalahgunakan lagi,” ujarnya.
Lewerissa berharap, proses evaluasi tersebut tidak membuat masyarakat yang menjadi sasaran utama, justru kehilangan manfaat program dalam jangka panjang.
Ia juga mendorong, agar pelaksanaan MBG ke depan lebih memprioritaskan sekolah negeri yang berada di wilayah terpencil, serta masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
“Yang paling penting adalah, bagaimana program ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sekolah-sekolah negeri di daerah terpencil, dan masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian,” tegasnya.
Menurut Lewerissa, ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator penting keberhasilan MBG.
Selain memastikan kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan proses distribusi juga harus diperkuat.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Maluku akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut, termasuk aspirasi masyarakat yang diterima, dalam kegiatan reses.
“Keluhan masyarakat tentu menjadi catatan bagi kami. Kita ingin program yang tujuannya baik ini dapat berjalan dengan benar, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Lewerissa.
