HUKUM

Kasus Perundungan Siswi SMP di Sorong Belum Jelas, Kuasa Hukum Desak Polisi Terbitkan SP2HP

27
×

Kasus Perundungan Siswi SMP di Sorong Belum Jelas, Kuasa Hukum Desak Polisi Terbitkan SP2HP

Sebarkan artikel ini
Tim kuasa hukum keluarga korban perundungan yang dipimpin Mercy Sinay, SH, bersama Vecky Nanuru, SH, dan Fransischo S. Suwatalbessy, SH, saat menggelar konferensi pers, di salah satu kafe di Kota Sorong, Senin (16/11/2026). Foto-Ist/MANTIK

SORONG | MantikNews.com – Penanganan kasus dugaan kekerasan dan perundungan terhadap seorang siswi berusia 13 tahun di Kota Sorong kembali menjadi sorotan. Hingga hampir dua bulan sejak dilaporkan ke kepolisian, keluarga korban mengaku belum memperoleh informasi yang jelas, mengenai perkembangan proses hukum perkara tersebut.

Merespons kondisi itu, tim kuasa hukum keluarga korban yang dipimpin Mercy Sinay, SH, bersama Vecky Nanuru, SH, dan Fransischo S. Suwatalbessy, SH, secara resmi menyurati penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sorong Kota.

Mereka meminta, agar penyidik segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada pihak pelapor.

Mercy Sinay dalam konferensi pers, di salah satu kafe di Kota Sorong, Senin (16/11/2026) mengatakan, laporan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut telah disampaikan sejak 30 September 2026. Namun, sampai sekarang keluarga korban belum mendapatkan penjelasan memadai terkait tahapan penanganan perkara.

“Dugaan kekerasan terhadap anak tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Penanganannya harus menjadi perhatian serius, karena anak merupakan kelompok yang memiliki hak atas perlindungan khusus, baik dari negara, pemerintah, keluarga maupun lingkungan masyarakat,” tegas Sinay.

Ia menegaskan, kepastian informasi dari penyidik sangat diperlukan, agar keluarga korban mengetahui sejauh mana laporan yang telah disampaikan diproses sesuai mekanisme hukum.

Ketua tim kuasa hukum dari Law Office Mercy Sinay & Associatet itu memastikan, pihaknya akan terus mendampingi keluarga korban sampai persoalan tersebut mendapatkan penanganan hukum yang jelas.

Mercy menekankan, tuntutan mereka bukan meminta perlakuan khusus dari aparat penegak hukum, melainkan memastikan laporan masyarakat diproses secara profesional, dan hak-hak anak sebagai korban mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menginginkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, kepentingan korban anak dilindungi, serta setiap laporan masyarakat ditangani secara transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga mengingatkan, bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab, untuk memastikan setiap dugaan kekerasan terhadap anak ditangani secara serius dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Sementara itu, Fransischo S. Suwatalbessy menilai, ketidakjelasan informasi telah menimbulkan pertanyaan di kalangan keluarga korban. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian memberikan penjelasan mengenai posisi perkara, sekaligus memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami belum mengetahui apakah laporan ini masih berada pada tahap penyelidikan, atau sudah ditingkatkan ke penyidikan. Apabila terdapat kekurangan dalam laporan maupun bukti yang perlu dilengkapi, kami meminta penyidik menyampaikannya secara jelas agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Di sisi lain, Vecky Nanuru turut mempertanyakan perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk korban, saksi maupun para terlapor.

Meski demikian, ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan penyidik ataupun menyimpulkan, bahwa proses hukum tidak berjalan. Permintaan tersebut semata-mata, untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian.

“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan, sebelum mengetahui seluruh proses yang sudah berjalan. Namun, sebagai kuasa hukum korban, kami memiliki kepentingan untuk memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perkembangan laporan ini,” tegas Vecky.

Untuk diketahui, kasus tersebut bermula dari dugaan perundungan yang dialami seorang siswi berusia 13 tahun, di salah satu SMP di Kota Sorong. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, hingga pelecehan secara verbal yang disebut melibatkan delapan siswi lainnya.

Peristiwa itu diduga dipicu persoalan tangkapan layar percakapan dalam sebuah grup WhatsApp. Bahkan, tindakan perundungan tersebut disebut sempat direkam oleh para pelaku, dan diunggah ke salah satu platform media sosial.

Kejadian itu baru diketahui orang tua korban, setelah anaknya menunjukkan perubahan perilaku dan menolak kembali bersekolah. Korban diduga mengalami trauma, akibat perlakuan yang diterimanya dari teman-teman sekolah.

Kini, keluarga korban berharap, kepolisian segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan tersebut, sekaligus memastikan dugaan kekerasan yang dialami anak mereka memperoleh penanganan hukum secara tuntas.

Example 400x400