BERITA

Benhur Minta APBD Maluku 2027 Prioritaskan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Qiran
29
×

Benhur Minta APBD Maluku 2027 Prioritaskan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Maluku, dengan agenda penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026) malam. Foto-Qiran/MANTIK

AMBON | MantikNews.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, terutama di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Menurut Benhur, karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau, keterbatasan konektivitas antar wilayah, serta belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar membutuhkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Benhur, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Maluku, dengan agenda penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026) malam.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku itu juga dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji (A.M. Sangadji) dari ahli waris kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Benhur menjelaskan, penyampaian rancangan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD.

“Dokumen tersebut menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD, untuk membahas arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan prioritas dan alokasi anggaran untuk tahun mendatang.

Melalui dokumen KUA-PPAS 2027, DPRD dapat mencermati gambaran kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Ia menilai, penyusunan APBD harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan dan kelautan, pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Benhur secara khusus menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota, agar masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar maupun wilayah dengan keterbatasan akses tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

“Penguatan pembangunan antar kabupaten dan kota harus menjadi perhatian penting, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar maupun daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama, dalam menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.

Selain pemerataan pembangunan, Benhur juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Sementara PPAS menjadi instrumen, untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan menyusun plafon anggaran sementara bagi masing-masing program maupun kegiatan.

“Karena itu, kedua dokumen tersebut harus menjadi dasar pembahasan yang terarah antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah,” ujar dia.

Benhur berharap, pembahasan kedua dokumen tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu memperkuat arah pembangunan Maluku, sekaligus memastikan alokasi anggaran memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Saya mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak berangkat keluar daerah saat pembahasan sementara berlangsung, karena waktu kita tidak banyak untuk melakukan pembahasan,” tandas Benhur.

Example 400x400