AMBON | MantikNews.com – Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rilke Jeffri Huwae menegaskan, bahwa setiap kebijakan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat harus didukung oleh kajian akademik yang komprehensif, agar dapat diterima oleh publik dan berjalan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Huwae, usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, di lingkungan Kampus Unpatti, Rabu (24/6/2026).
Menurut Huwae, kebijakan yang disusun berdasarkan data, penelitian, dan analisis ilmiah akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus mampu meminimalkan berbagai dampak sosial, yang berpotensi muncul dalam proses pelaksanaannya.
“Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki dasar kajian yang kuat. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan tersebut, dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Huwae.
Ia menilai, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi kebutuhan penting dalam proses perumusan kebijakan publik.
Kalangan akademisi dinilai memiliki kapasitas untuk menyediakan data, analisis, serta rekomendasi yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh pemerintah.
“Hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi harus diperkuat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran strategis, dalam memberikan kajian ilmiah, data, serta rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Huwae menjelaskan, bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya sinergi yang erat antara pemerintah, dunia akademik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, setiap program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, perlu dirancang berdasarkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sehingga membutuhkan dukungan tenaga ahli dan hasil riset yang memadai, agar pengelolaannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.
“Kami berharap, para akademisi terus menghadirkan gagasan dan rekomendasi yang berbasis data valid, sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Huwae menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk memperkuat tata kelola pembangunan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
Sementara itu, Rektor Unpatti, Fredy Leiwakabessy menyatakan kesiapan pihak kampus, untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui hasil riset, dan kajian ilmiah yang dihasilkan.
Menurutnya, kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah perlu diperkuat, agar setiap kebijakan yang dijalankan memiliki landasan akademik yang jelas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Unpatti Ambon akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan data, penelitian, dan rekomendasi ilmiah, guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Maluku,” tutup Leiwakabessy.
