Jakarta | MantikNews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Jika dalam waktu 18 hari kondisi ekonomi dinilai tidak menunjukkan perbaikan, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi demonstrasi nasional bertajuk “Reformasi Jilid II.”
Pernyataan tersebut langsung memicu respons dari sejumlah pejabat negara, mulai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar seluruh kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026), Sigit menyatakan bahwa jajaran kepolisian siap mengawal jalannya aksi guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” ujar Sigit.
Menurutnya, Polri berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga agar aktivitas publik tetap berjalan dengan aman dan kondusif.
Sementara itu, Kepala BIN Herindra mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial maupun ekonomi yang berkembang.
Saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Herindra menekankan bahwa setiap pihak perlu mengedepankan kepentingan nasional dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi bangsa.
“Yang penting kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Herindra.
Ia menambahkan bahwa stabilitas nasional merupakan faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi yang sedang terjadi.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghargai dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Prasetyo, masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.
“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan kepada pemerintah,” ujar Prasetyo.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi nasional merupakan proses yang kompleks dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh pihak mana pun.
“Tidak semua atau segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.
Meski begitu, Prasetyo memastikan pemerintah memahami substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan akan terus berupaya memperkuat sektor ekonomi melalui berbagai langkah strategis yang sedang dijalankan.
Ultimatum yang disampaikan BEM SI kini menjadi perhatian publik karena menyangkut isu ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ancaman aksi “Reformasi Jilid II” juga memunculkan berbagai respons dari pemerintah dan aparat negara yang pada prinsipnya menghormati kebebasan berpendapat, namun tetap mengedepankan stabilitas, keamanan, serta persatuan nasional.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan khusus terkait target 18 hari yang disampaikan mahasiswa. Namun sejumlah pejabat menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.
(Redaksi MantikNews.com)
