AMBON | MantikNews.com – Ketua Dewan Pimpian Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy memastikan, tidak ada perpecahan dalam tubuh Partai Golkar. Seluruh jajaran pengurus dan kader di Maluku tetap memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Konsolidasi internal partai terus berjalan sesuai mekanisme organisasi. Karena itu, isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar melalui poster digital di media sosial dinilai tidak memiliki dasar, dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di internal partai,” tegas Umar kepada wartawan di Ambon, Sabtu (7/11/2026), di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Maluku.
Menurutnya, penyebaran informasi mengenai rencana Munaslub merupakan upaya pihak tertentu, yang berpotensi memunculkan persepsi keliru di tengah kader maupun masyarakat. Padahal, aktivitas organisasi Partai Golkar tetap berlangsung normal, tanpa adanya persoalan internal yang mengganggu kepemimpinan partai.
“Saya ingin pastikan kepada seluruh kader dan Masyarakat, bahwa isu Munaslub itu hoaks. Kami melihat ada pihak yang mencoba mengganggu soliditas Partai Golkar. Kondisi internal partai saat ini solid dan berjalan positif,” ungkapnya.
Ia mengatakan, DPD Golkar Maluku tidak ingin terseret dalam polemik yang tidak produktif. Seluruh energi organisasi, kata dia, harus diarahkan untuk menjalankan program kerja, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan mesin partai tetap bergerak hingga tingkat paling bawah.
Umar juga menepis anggapan, bahwa beredarnya poster Munaslub merupakan gambaran adanya ketidakpuasan kader terhadap kepemimpinan Bahlil. Ia menyebut, hingga kini tidak terdapat persoalan serius yang mengharuskan partai menempuh mekanisme luar biasa tersebut.
“Itu perbuatan orang iseng, orang kurang kerjaan, jadi tidak perlu ditanggapi secara seriuslah. Saya mengingatkan Masyarakat, agar tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai satu-satunya rujukan, untuk menilai situasi politik internal Golkar. Kebenaran informasi dapat dikonfirmasi langsung kepada struktur kepengurusan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas dia.
Umar menjelaskan, Partai Golkar memiliki sistem organisasi yang menjangkau seluruh wilayah, mulai dari DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, hingga pengurus kecamatan dan desa. Struktur tersebut menjadi jalur komunikasi, sekaligus sarana untuk memastikan setiap perkembangan organisasi diketahui secara benar.
Di sisi lain, konsolidasi partai tetap menjadi agenda utama DPD Golkar Maluku. Proses penataan dan penguatan organisasi dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), sehingga keberadaan partai tidak hanya terlihat dalam kegiatan politik, tetapi juga melalui aktivitas kader di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, perjalanan panjang Partai Golkar dalam dinamika politik nasional telah membentuk sistem organisasi yang memiliki aturan, dan tata kelola tersendiri. Seluruh kader, menurutnya, harus menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi.
Umar menilai, kepemimpinan Bahlil telah memberikan arah bagi perjalanan partai. Ia menunjuk perkembangan hasil survei Partai Golkar, sebagai salah satu sinyal positif terhadap penerimaan publik atas kinerja dan kepemimpinan partai.
“Kader di Maluku siap menjadi garda terdepan, dalam mengawal setiap program dan arahan Ketum Bahlil Lahadalia. Fokus kita adalah kerja nyata untuk masyarakat, dan menjaga kesatuan partai,” tukasnya.
Ia memastikan, DPD Partai Golkar Maluku akan terus menjaga stabilitas organisasi, sekaligus menjalankan agenda politik daerah sejalan dengan kebijakan DPP. Menurutnya, ukuran keberhasilan partai bukan terletak pada polemik yang berkembang, melainkan kemampuan seluruh kader bekerja, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab politik.
Untuk itu, Umar berharap, seluruh kader tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap memusatkan perhatian pada pelaksanaan program serta konsolidasi organisasi.
