AMBON | MantikNews.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro meminta seluruh kelompok kerja (Pokja), untuk memastikan kesiapan data kinerja sebagai bahan paparan, dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penegasan tersebut disampaikan Ricky, saat memimpin rapat terbatas bersama para Kepala Kelompok Kerja (Kapokja), di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan Kanwil, dalam menyusun materi yang akan dipaparkan pada forum koordinasi tingkat kementerian.
Pembahasan diarahkan pada pencermatan data, evaluasi pelaksanaan program, serta penghimpunan berbagai capaian dan kegiatan, selama periode Januari hingga Agustus 2026.
Penyusunan bahan paparan dilakukan dengan mengacu pada arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, melalui surat Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Nomor PAS.1-PR.05.02-1 tertanggal 9 September 2026.
Ricky menilai ketepatan data menjadi faktor penting, karena materi yang disampaikan nantinya harus mampu menggambarkan kondisi pemasyarakatan di Maluku secara objektif.
Karena itu, masing-masing Kapokja diminta, untuk melakukan verifikasi sebelum seluruh data dihimpun menjadi satu bahan paparan.
“Kita harus memastikan seluruh data yang disajikan akurat, terukur, dan mampu menggambarkan kondisi, serta capaian pemasyarakatan di Maluku. Setiap bidang harus berkontribusi, dalam menyiapkan bahan secara tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ricky.
Beberapa indikator utama menjadi bagian yang diperiksa dalam rapat. Di antaranya gambaran umum Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, jumlah penghuni tahanan dan narapidana, tingkat overcrowding, serta kondisi sumber daya manusia di wilayah Maluku.
Aspek pengelolaan keuangan juga masuk dalam bahan evaluasi, khususnya realisasi anggaran 2026, dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri di wilayah Maluku turut diminta, untuk dilaporkan secara terukur.
Pada aspek pembinaan, jajaran juga menyiapkan data mengenai pemberdayaan, dan peningkatan kemandirian warga binaan.
Program yang akan dimasukkan antara lain, pengembangan UMKM, ketahanan pangan, Wartelsuspas, serta Inkopasindo.
Sementara pada bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, data yang dihimpun mencakup pembimbingan klien integrasi, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta perkembangan klien yang telah kembali bekerja, menjalankan usaha, maupun melanjutkan pendidikan.
Indikator keberhasilan reintegrasi sosial juga menjadi bagian dari bahan yang disiapkan.
Termasuk di dalamnya data pencabutan integrasi, tingkat residivisme, pembentukan dan operasional Pos Bapas, Griya Abhipraya, Kelayakan Binter, FORIS, serta implementasi pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan.
Ricky meminta seluruh Kapokja, untuk tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menyusun materi. Sinkronisasi antar bidang dinilai penting, untuk mencegah perbedaan angka maupun informasi, ketika seluruh bahan digabungkan menjadi paparan Kanwil.
“Saya minta seluruh Kapokja bergerak cepat, berkoordinasi, dan melakukan pengecekan berulang terhadap data yang disampaikan. Jangan sampai ada data yang tidak sinkron. Kita ingin paparan ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi benar-benar menunjukkan kinerja dan kondisi pemasyarakatan Maluku secara objektif,” ujarnya.
Salah satu Kapokja, La Idi Buton mengatakan, rapat tersebut sekaligus menjadi ruang, untuk memperkuat koordinasi antar bidang.
Menurutnya, proses penyusunan bahan paparan dapat memastikan capaian, inovasi, sekaligus tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan di Maluku terdokumentasi secara sistematis.
“Dengan persiapan yang matang, Kanwil Ditjenpas Maluku diharapkan mampu menyampaikan gambaran kinerja, inovasi, capaian program, serta berbagai kebutuhan strategis pemasyarakatan di wilayah Maluku dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutupnya.
