AMBON | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah, dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas sosial ekonomi.
Hal itu disampaikan Wali Kota, saat menghadiri peluncuran bantuan pangan beras alokasi Juli–September 2026, yang dilaksanakan Perum Bulog bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, di halaman Gudang Bulog Galala, Kecamatan Sirimau, Rabu (12/8/2026).
Menurut Wali Kota, program bantuan pangan tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan membagikan beras kepada masyarakat.
Lebih dari itu, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini bukan semata-mata soal menyalurkan beras pada hari ini. Apa yang dilakukan hari ini merupakan wujud dan bentuk perhatian pemerintah, dalam hal ini negara, serta upaya nyata pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi paling tidak kebutuhan dasar mereka dengan baik,” kata Wali Kota.
Ia mengatakan, pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, sehingga ketersediaannya harus terus dijaga.
Pemerintah, lanjutnya, tidak hanya berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh pangan, tetapi juga menjaga agar kemampuan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tetap terpelihara.
Dalam penyaluran kali ini, sebanyak 25.383 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Ambon mendapatkan bantuan beras untuk periode Juli, Agustus dan September 2026.
Masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan, sehingga total bantuan yang diterima selama tiga bulan mencapai 30 kilogram per KPM.
Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan beras untuk Kota Ambon mencapai 761,49 ton. Peluncuran penyaluran ditandai dengan pelepasan armada pengangkut bantuan dari Gudang Bulog Galala menuju wilayah penerima.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, jajaran Pemerintah Kota Ambon, TNI-Polri, Forkopimda, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
Ia menilai kolaborasi antar lembaga sangat dibutuhkan, karena jumlah penerima bantuan mencapai puluhan ribu keluarga.
“Pemerintah di tingkat desa, negeri dan kelurahan juga diminta turut mengawasi proses distribusi, sehingga bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pinta dia.
Wali Kota menegaskan, ketepatan sasaran menjadi salah satu hal penting, dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Data penerima terus diperbarui melalui proses pemutakhiran dan digitalisasi, agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kriteria.
Penerima bantuan sosial tersebut berasal dari masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Karena itu, Wali Kota mengingatkan, agar masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik tidak lagi menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan harus dipastikan memperoleh haknya.
“Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” tegasnya.
Selain ketepatan sasaran, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas bantuan.
Menurutnya, beras yang diberikan harus memenuhi standar mutu, sementara jumlah yang diterima masyarakat harus sesuai, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai kualitas, tetapi juga kuantitas. Kualitas berarti memastikan mutu bantuan yang diberikan tetap baik, sementara kuantitas berarti memastikan jumlahnya mencukupi,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat, untuk segera menyampaikan kepada pemerintah, apabila menemukan persoalan dalam proses penyaluran, baik berkaitan dengan kualitas maupun jumlah bantuan yang diterima, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Wali Kota juga mengingatkan para penerima, agar bantuan beras digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Manfaatkan bantuan ini untuk kepentingan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di rumah,” pesannya.
Wali Kota memastikan, Pemkot Ambon akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan instansi terkait, untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Bulog Maluku, Rudy Senawi Tahir mengatakan, bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026 diberikan dalam bentuk beras, tanpa tambahan minyak goreng. Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.
“Beras yang disalurkan kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan bersama pihak terkait. Pemeriksaan dilakukan, untuk memastikan kualitas, berat dan kondisi beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Rudy mengungkapkan, bahwa pengadaan gabah dan beras Bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara hingga Juli 2026 mengalami peningkatan signifikan.
Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, pengadaan tercatat meningkat lebih dari 10 kali lipat, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja bersama Bulog dengan pemerintah daerah, jajaran pertanian, TNI, Polri, PPL dan Babinsa.
“Bulog menargetkan, pengadaan gabah dan beras hingga Desember 2026 dapat terus meningkat dan mencapai 20 kali lipat, dibandingkan capaian tahun sebelumnya,” tandas Rudy.
Kegiatan peluncuran kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 10 KPM.
