Jakarta | MantikNews.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan kebijakan relaksasi terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disampaikan pemerintah pusat belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Sherly saat mengikuti rapat Komisi II DPR RI yang membahas permasalahan PPPK dan tenaga honorer, Senin (8/6/2026).
Sherly mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang memberikan relaksasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PPPK.
“Tujuan hari ini adalah kami mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Bu MenPAN-RB terkait relaksasi. Untuk itu, kami memberikan apresiasi,” ujar Sherly.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi banyak daerah, yakni keterbatasan kemampuan fiskal untuk membayar gaji PPPK.
Menurut Sherly, sejumlah pemerintah daerah saat ini mengalami kesulitan arus kas (cash flow) sehingga belum memiliki kepastian anggaran untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.
“Tetapi tadi kami juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun,” katanya.
Ia menilai persoalan pendanaan PPPK masih menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi konkret dari pemerintah pusat agar tidak membebani keuangan daerah dan mengganggu pelayanan publik.
