Ambon | MantikNews.com – Pemerhati Masalah Pelayanan Publik, M.A.P Santoso menilai, fakta bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sama sekali tidak meraih satu pun penghargaan dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Trantibumlinmas 2026, menjadi indikator nyata lemahnya kinerja pemerintah daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan, program kerja, maupun pelayanan publik secara menyeluruh.
Pandangan tersebut disampaikan Santoso saat dihubungi dari Ambon, Rabu (20/5/2026), menanggapi hasil pelaksanaan Rakornas Trantibumlinmas 2026 bertema “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum”.
Kegiatan tingkat nasional itu berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Menurut Santoso, kondisi nihil penghargaan yang dialami Maluku tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, atau dibiarkan berlalu begitu saja.
Pasalnya, penghargaan yang diberikan dalam forum nasional semacam ini merupakan salah satu parameter utama keberhasilan sebuah daerah, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah, hingga kemampuan membangun sinergi lintas sektor dan instansi.
“Kalau Maluku tidak memperoleh satu pun penghargaan, maka itu patut menjadi bahan evaluasi yang sangat serius dan mendalam. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar, dalam kinerja pemerintahan daerah kita, baik itu dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, maupun capaian hasil yang dihasilkan di lapangan,” tegas Santoso.
Ia menilai, kondisi tersebut merupakan cerminan jelas, bahwa pelaksanaan berbagai program strategis Pemprov Maluku belum berjalan secara maksimal, dan belum mencapai standar yang diharapkan.
Hal ini terlihat nyata khususnya, dalam aspek penegakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga kualitas koordinasi lintas instansi, yang justru menjadi fokus utama penilaian dalam Rakornas Trantibumlinmas kali ini.
Lebih jauh, Santoso juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku terhadap berbagai kebijakan, dan program kerja yang dijalankan oleh eksekutif.
Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya jauh lebih aktif, kritis, dan ketat dalam melakukan kontrol serta evaluasi, agar setiap pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil nyata bagi kemajuan daerah.
“DPRD jangan hanya menjalankan fungsi administratif dan politik semata. Fungsi pengawasan harus diperkuat, dan dijalankan secara nyata, terutama terhadap penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan program kerja, hingga capaian kinerja setiap OPD. Kalau pengawasan berjalan lemah, maka berbagai kekurangan, pemborosan, atau penyimpangan di pemerintahan tidak akan terdeteksi secara maksimal,” ujarnya mengingatkan.
Ia menambahkan, DPRD dan Pemprov Maluku perlu segera membangun sinergi yang jauh lebih kuat, konstruktif, dan saling mengisi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Hal ini mutlak dilakukan, agar Maluku tidak terus-menerus tertinggal, dibandingkan dengan provinsi lain dalam berbagai indikator penilaian tingkat nasional.
“Momentum yang kurang menggembirakan ini harus dijadikan alarm keras bagi Pemprov dan DPRD Maluku, untuk segera berbenah diri secara total. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan prestasi dan capaian kerja yang terukur, nyata, dan bermanfaat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi yang berputar di tempat,” tandas Santoso.
