AMBON | MantikNews.com – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy menegaskan, bahwa program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga pra-sejahtera, tetapi wajib diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga (KK) di Kota Ambon.
Pendataan secara menyeluruh dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Lekransy, keterlibatan seluruh masyarakat dalam program tersebut akan menghasilkan basis data yang lengkap dan akurat, sehingga pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga.
“Program percontohan digitalisasi ini wajib diikuti seluruh KK di Kota Ambon. Pendataan ini bukan hanya untuk keluarga pra-sejahtera, tetapi untuk seluruh masyarakat, agar pemerintah memiliki data yang lengkap, sebagai dasar menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan inklusif,” kata Lekransy.
Ia menjelaskan, hingga saat ini pelaksanaan program telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sebanyak 23.414 KK, atau sekitar 19,45 persen dari target 120.396 KK telah berhasil didata dalam waktu relatif singkat.
Capaian tersebut, lanjut Lekransy, tidak terlepas dari kerja keras 524 Agen Aktif, yang setiap hari turun langsung ke lapangan melakukan proses verifikasi dan pendataan.
“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh agen, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semangat dan komitmen mereka menjadi faktor penting, dalam mendorong percepatan pendataan digital di Kota Ambon,” ujarnya.
Lekransy mengatakan, program digitalisasi bansos bukan sekadar memperbarui sistem pendataan penerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, masyarakat akan memperoleh manfaat berupa proses administrasi yang lebih cepat, transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, serta kepastian bahwa data yang dimiliki pemerintah selalu diperbarui, sesuai kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memiliki data secara langsung, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan sosial maupun ekonomi, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Data yang akurat merupakan modal utama, dalam merumuskan kebijakan publik. Karena itu kami berharap, seluruh masyarakat dapat mendukung proses pendataan ini, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan bersama,” ungkap Lekransy.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Ambon yang telah menerima kehadiran para petugas pendataan, dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses verifikasi berlangsung.
Menurut Lekransy, partisipasi aktif warga menjadi salah satu faktor utama, yang mendukung kelancaran pelaksanaan program percontohan digitalisasi bansos di Kota Ambon.
Bagi masyarakat yang hingga kini belum terdata, Lekransy mengimbau, agar segera berkoordinasi dengan agen percontohan maupun pemerintah desa atau kelurahan setempat, agar data keluarga dapat segera diintegrasikan ke dalam sistem digital pemerintah.
“Kami mengajak seluruh warga yang belum mengikuti pendataan, agar segera menghubungi agen atau perangkat desa dan kelurahan. Semakin cepat data terintegrasi, semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat,” tandasnya.
