AMBON | MantikNews.com – Penyaluran aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Ambon perlu didukung mekanisme perencanaan yang terarah, agar setiap usulan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah daerah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Ambon, melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, yang digelar di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa dalam laporannya menjelaskan, bahwa Pokir merupakan salah satu saluran penting, untuk membawa kebutuhan masyarakat ke dalam agenda pembangunan daerah.
“Usulan tersebut bersumber dari hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD, terutama melalui kegiatan reses di masing-masing daerah pemilihan,” kata Alfian.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat, agar aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai catatan atau daftar permintaan masyarakat, tetapi dapat diproses sesuai mekanisme perencanaan, dan kemampuan keuangan daerah.
Alfian mengakui, penyelarasan pokir masih menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya keterbatasan kapasitas anggaran, kemungkinan kesamaan usulan dengan program yang telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta perlunya kesesuaian antara agenda DPRD dan prioritas pemerintah daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, serta memenuhi aspek administrasi dan regulasi.
“Melalui Bimtek tersebut, DPRD Kota Ambon berupaya meningkatkan pemahaman anggota DPRD, dan perangkat pendukung mengenai tata cara penyusunan, penginputan, hingga pengelolaan pokir. Selain itu, kegiatan ini diarahkan, untuk membangun koordinasi yang lebih efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Sejumlah pejabat dan pemeriksa dari instansi pemerintah pusat maupun lembaga pemeriksa keuangan turut dilibatkan sebagai narasumber.
Mereka yakni, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, SSTP, MSI.
Hadir pula Benny Pandang Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, serta Muhammad Indra Suasono, Pemeriksa Ahli Pratama.
Peserta kegiatan terdiri atas anggota DPRD Kota Ambon, pendamping reses dan staf Sekretariat DPRD. Perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Gaerah (OPD), termasuk Bappeda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon juga mengikuti kegiatan tersebut.
“Tidak hanya berisi penyampaian materi, bimtek ini turut menyediakan ruang pembahasan bersama melalui dua tahapan kegiatan. Setelah pemaparan narasumber secara panel, peserta melanjutkan agenda dengan FGD, yang mempertemukan anggota DPRD dan OPD terkait,” ujar dia.
Dia menyebut, forum tersebut menjadi kesempatan untuk membahas persoalan teknis, sekaligus menyamakan persepsi mengenai proses penyerapan dan pengintegrasian aspirasi DPRD ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah kota.
Dari kegiatan ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pokir, sehingga penyusunan usulan pembangunan dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat, pokir diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memastikan program yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ambon,” tandas Alfian.
