Ambon | MantikNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak meraih penghargaan apapun, dalam kegiatan nasional bertajuk “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum” yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan dalam format Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta perangkat daerah terkait lainnya.
Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemerintah daerah, yang dinilai berhasil membangun sinergi yang baik, dalam menjaga kerukunan masyarakat, stabilitas keamanan wilayah, serta ketertiban umum.
Pemberian penghargaan didasarkan pada berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan, mulai dari aspek koordinasi antar sektor, kemampuan menangani konflik sosial, hingga efektivitas pelaksanaan tugas ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di masing-masing daerah.
Namun, dari daftar daerah penerima penghargaan yang diumumkan secara resmi dalam forum nasional tersebut, nama Maluku tidak tercantum sebagai salah satu penerima apresiasi apapun.
Kondisi ini menjadi perhatian dan sorotan tersendiri, mengingat penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan resmi atas kinerja, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, bekerja sama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Rakornas Trantibumlinmas 2026 berperan sebagai forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Selain sesi pemberian penghargaan, kegiatan ini juga diisi dengan pembahasan berbagai strategi, untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam upaya menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, konflik sosial, serta tantangan yang muncul dalam penegakan ketertiban umum di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor, sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas daerah.
Hal ini dinilai krusial, guna mendukung kelancaran pembangunan nasional, serta menjaga keutuhan, dan persatuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
