AMBON | MantikNews.com – Keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, maupun menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Prinsip kesetaraan tersebut mulai didorong Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ambon, melalui program pemberdayaan penyandang disabilitas.
Ketua BPC HIPMI Kota Ambon, M. Fadli Toisutta mengatakan, organisasi yang dipimpinnya berupaya menghadirkan program yang tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses terhadap peluang ekonomi dan dunia kerja.
Hal itu disampaikan Fadli, usai pembukaan HIPMI Business Protection dan UMKM Empowerment Forum, yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi harus diwujudkan melalui kesempatan yang konkret, bukan sebatas dukungan secara lisan.
“Kami ingin teman-teman disabilitas memiliki kesempatan yang sama, untuk menunjukkan kemampuan. Potensi mereka harus diberi ruang, agar bisa berkembang dan berkontribusi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan,” ungkap Fadli.
Dia menilai, pemberdayaan kelompok disabilitas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi pengusaha, pemerintah daerah, komunitas hingga pelaku industri. Sinergi tersebut diperlukan, agar kemampuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat berlanjut menjadi aktivitas produktif.
“Dalam pelaksanaannya, HIPMI Ambon membagi agenda pemberdayaan ke dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa pembekalan dan pertukaran pengetahuan, melalui diskusi bersama sejumlah pemateri. Selanjutnya, peserta akan mengikuti praktik keterampilan dengan melibatkan barista, untuk mengenalkan pengalaman kerja secara langsung,” ujar dia.
Program tersebut juga melibatkan komunitas disabilitas dan mahasiswa, yang tergabung dalam HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT). Keterlibatan generasi muda diharapkan memperluas jejaring, sekaligus mendorong lahirnya gagasan baru dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Fadli mengungkapkan, HIPMI Ambon tengah menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan sejumlah pelaku usaha. Hotel, kedai kopi, serta sektor bisnis lainnya menjadi bagian dari sasaran kolaborasi, untuk membuka akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
“Meski demikian, peluang penempatan tenaga kerja tersebut masih membutuhkan pembahasan bersama, termasuk penyusunan pola kemitraan dan kemungkinan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU,” tegas Toisutta.
Selain keterampilan kerja, lanjut dia, forum ini turut mengangkat aspek perlindungan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Perwakilan Manulife memberikan pemahaman mengenai proteksi bisnis dan perlindungan kesehatan, sementara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon membahas pengembangan serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dinas Pemuda dan Olahraga juga mengambil bagian, dengan menyampaikan materi mengenai peningkatan kapasitas generasi muda, dan pengembangan kreativitas.
Tidak hanya berorientasi pada pekerjaan konvensional, HIPMI Ambon turut memperkenalkan sektor digital, sebagai alternatif sumber penghasilan. Melalui kehadiran content creator dan influencer, peserta mendapatkan gambaran tentang proses membangun akun media sosial, menghasilkan konten, mengembangkan audiens hingga memonetisasi aktivitas digital.
“Salah satu pengalaman yang dibagikan dalam forum tersebut menunjukkan, bahwa aktivitas sebagai influencer berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp16 juta dalam sebulan,” sebut dia.
Pengalaman ini menjadi gambaran, bahwa pemanfaatan platform digital dapat membuka kesempatan ekonomi, tanpa harus bergantung pada pekerjaan formal.
HIPMI Ambon bahkan mendorong lahirnya kreator konten dari kalangan penyandang disabilitas. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital, untuk menampilkan kreativitas, sekaligus membangun sumber penghasilan sendiri.
Fadli berharap, rangkaian kegiatan tersebut menjadi titik awal terbentuknya ekosistem pemberdayaan yang lebih luas di Kota Ambon.
Baginya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari terbukanya akses kerja, tumbuhnya usaha baru, serta terbangunnya kemitraan yang berkelanjutan.
“Dengan dukungan dunia usaha dan pemerintah daerah, penyandang disabilitas diharapkan tidak lagi hanya menjadi penerima program pemberdayaan, tetapi turut tampil sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, dan bagian dari penggerak perekonomian daerah,” tandas Toisutta.
