AMBON | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, kepala daerah harus memiliki kendali yang kuat dalam menentukan arah perencanaan Pembangunan, agar kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan rutinitas administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Manise Hotel Ambon, Kamis (8/10/2026).
Menurut Wali Kota, proses perencanaan pembangunan daerah tidak semestinya hanya mengikuti pola yang berulang setiap tahun. Kepala daerah harus mampu memastikan, bahwa setiap agenda pembangunan memiliki tujuan yang jelas, dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Wali Kota bahkan menekankan pentingnya posisi kepala daerah dalam keseluruhan proses tersebut. Sebab, keputusan yang diambil pemerintah daerah akan menentukan berbagai kebijakan dan program, yang nantinya dilaksanakan di tengah masyarakat.
“Kalau saya bilang, perencanaan kerja daerah itu sudah mestinya kepala daerah jangan kalah. Itu mesti kepala daerah,” tegas Wali Kota.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah setiap tahun dihadapkan dengan berbagai persoalan, dan kebutuhan masyarakat yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan.
Karena itu, penyusunan program tidak cukup hanya mengacu pada dokumen perencanaan, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
“Pemerintah sekarang ini berdampak kepada keseluruhan dan semua tempat,” ujar Wali Kota.
Ia mengatakan, perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya cara pandang yang lebih luas, dalam menentukan kebijakan. Setiap persoalan tidak dapat dilihat secara parsial berdasarkan kepentingan satu perangkat daerah, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan secara keseluruhan.
Dalam konteks tersebut, Wali Kota menilai, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi bagian penting, dalam memastikan arah kebijakan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Perangkat daerah juga harus mampu menerjemahkan visi dan prioritas kepala daerah ke dalam program, yang terukur dan memiliki manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota juga mengingatkan, bahwa setiap keputusan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Karena itu, proses perencanaan membutuhkan pembahasan yang matang, agar program yang ditetapkan tidak sekadar memenuhi target kerja, tetapi mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap, FGD tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pemikiran, dan melihat kembali persoalan pembangunan dari perspektif yang lebih luas. Masukan yang muncul dalam forum tersebut diharapkan, dapat menjadi bahan dalam menentukan langkah pemerintah daerah ke depan.
Wali Kota menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jadi, perencanaan itu bukan hanya karena setiap tahun kita harus merencanakan. Tetapi kita harus tahu mau dibawa ke mana daerah ini,” tandas Wali Kota.
