AMBON | MantikNews.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan data, capaian kinerja, dan manfaat pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian, dalam pengarahan persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sosialisasi Kehumasan, yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, melalui pertemuan virtual, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro bersama pejabat administrator, dan jajaran pemasyarakatan se-Maluku.
Forum ini menjadi ruang, untuk menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan informasi, sekaligus meningkatkan kemampuan jajaran, dalam menyajikan kinerja pemasyarakatan kepada publik.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dalam arahannya menekankan, bahwa perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut jajaran pemasyarakatan lebih adaptif, dalam menjalankan fungsi kehumasan.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak cukup hanya berupa laporan kegiatan. Publikasi harus mampu menggambarkan capaian, memberikan informasi yang jelas, serta menunjukkan dampak dari program dan pelayanan yang telah dilaksanakan.
Sejumlah materi turut menjadi perhatian dalam kegiatan itu, di antaranya pemanfaatan media monitoring pemasyarakatan, teknik penulisan straight news, hingga mekanisme pengiriman berita melalui kanal “Apa Kabar Pemasyarakatan”.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro mengatakan, pengelolaan kehumasan harus menjadi bagian dari proses kerja organisasi.
Menurutnya, fungsi kehumasan memiliki peran penting, dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap kinerja pemasyarakatan.
“Jangan sampai kehumasan hanya berhenti pada kegiatan publikasi. Informasi yang disampaikan harus memiliki substansi dan didukung data yang jelas, sehingga masyarakat dapat melihat hasil, serta manfaat dari pekerjaan yang dilakukan jajaran pemasyarakatan,” kata Ricky.
Ia juga meminta jajaran UPT lebih aktif mengidentifikasi berbagai capaian, yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Capaian tersebut kemudian dapat dikemas menjadi informasi publik yang aktual, faktual, dan mudah dipahami.
Ricky menilai, kualitas pemberitaan sangat berkaitan dengan kualitas pelaksanaan tugas. Karena itu, publikasi harus menjadi gambaran nyata atas pelayanan, dan kinerja yang dilaksanakan jajaran pemasyarakatan.
“Apa yang diberitakan harus sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Kinerja yang baik, harus diikuti dengan kemampuan menyampaikan informasi secara baik dan tepat kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan penyampaian informasi berjalan efektif, Ricky meminta koordinasi antara Kanwil, pejabat administrator, dan pengelola kehumasan di masing-masing UPT terus diperkuat.
Kecepatan penyampaian informasi, ketepatan data, keseragaman pesan, serta kepatuhan terhadap aturan komunikasi pemerintah menjadi hal yang harus diperhatikan.
Penggunaan media monitoring juga dinilai penting, dalam membaca perkembangan isu pemasyarakatan.
Melalui pemantauan pemberitaan, jajaran dapat mengetahui isu yang berkembang, menentukan respons komunikasi yang diperlukan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas publikasi.
Selain itu, pemahaman mengenai penulisan straight news dan tata cara pengiriman berita “Apa Kabar Pemasyarakatan” diharapkan, mampu meningkatkan kualitas produk pemberitaan dari setiap UPT.
Dengan penguatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku menargetkan komunikasi publik tidak hanya semakin aktif, tetapi juga lebih terukur dan relevan.
“Setiap publikasi diharapkan mampu memberikan informasi yang utuh mengenai capaian, inovasi, serta pelayanan pemasyarakatan yang dirasakan masyarakat,” tandas Ricky.
