AMBON | MantikNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah, dengan memberikan keringanan berupa pembebasan denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2014 hingga 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang selama ini belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikan tunggakan, sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Kota Ambon.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Enrico Matitaputty mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi pokok tunggakan, tanpa harus terbebani sanksi denda keterlambatan.
“Kebijakan tersebut perlu dimanfaatkan masyarakat, karena memberikan ruang bagi wajib pajak, untuk menyelesaikan kewajiban yang selama bertahun-tahun belum dituntaskan,” kata Enrico, saat dihubungi dari Ambon, Kamis (19/11/2026).
Enrico mengungkapkan, respons masyarakat terhadap program pembebasan denda cukup positif. Hal ini terlihat dari antusiasme warga ketika BPPRD membuka pelayanan pembayaran di sejumlah titik yang mudah dijangkau.
Untuk meningkatkan partisipasi, BPPRD tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor pemerintahan maupun melalui perbankan, tetapi juga mendatangi langsung sejumlah kawasan permukiman dan pusat perbelanjaan.

“Pelayanan kami dekatkan kepada masyarakat, agar mereka lebih mudah melakukan pembayaran. Kami ingin memberikan kemudahan sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak, untuk menunda penyelesaian kewajibannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan pelayanan langsung merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembayaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Menurut Enrico, persoalan tunggakan PBB tidak bisa hanya dilihat sebagai kewajiban administratif yang belum diselesaikan. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga memiliki kaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Karena itu, saya berharap, masyarakat yang masih memiliki tunggakan dalam rentang 2014 hingga 2026 dapat memanfaatkan kebijakan pembebasan denda tersebut, sebelum kesempatan itu berakhir,” harap dia.
Enrico juga mengingatkan, agar kemudahan yang diberikan pemerintah tidak hanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan tunggakan saat ini, tetapi menjadi dorongan membangun kebiasaan membayar pajak tepat waktu pada periode berikutnya.
Enrico berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa kontribusi masyarakat melalui pembayaran PBB merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.













