AMBON | MantikNews.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk tidak hanya menelusuri pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong, tetapi juga mengungkap dugaan praktik pungutan uang yang menyertai proses pengurusan dokumen kepegawaian tersebut.
Menurut Lucky, dugaan adanya permintaan pembayaran kepada aparatur sipil negara (ASN), khususnya para guru, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Apalagi, jika pelayanan administrasi yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Pengusutan kasus SK bodong harus dilakukan secara menyeluruh, agar pemerintah dapat mengetahui bagaimana praktik tersebut berlangsung, termasuk kemungkinan adanya transaksi keuangan di balik penerbitan dokumen bermasalah itu,” tegas Desakan Lucky kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Ia berpandangan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan memeriksa keaslian dokumen, atau membatalkan SK yang terindikasi palsu. Pemerintah perlu mengidentifikasi pihak yang menawarkan jasa pengurusan, pihak yang menerima pembayaran, hingga kemungkinan keterlibatan oknum yang menggunakan nama pejabat maupun instansi pemerintahan.
Lucky menilai, posisi guru dalam persoalan tersebut perlu mendapat perhatian. Sebab, kebutuhan terhadap dokumen administrasi untuk kenaikan jenjang karier, atau perubahan status kepegawaian dapat membuat mereka rentan mempercayai pihak yang menawarkan kemudahan pengurusan.
“Kondisi itu, tidak boleh dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan. Pelayanan kepegawaian jangan sampai menjadi ruang bagi orang tertentu, untuk mencari keuntungan. Apalagi dengan membawa-bawa nama pejabat atau dinas, sehingga para ASN merasa yakin dan percaya terhadap proses yang ditawarkan,” ungkapnya.
Ia meminta Pemkot Ambon melalui Wali Kota, Sekretaris Kota, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh proses yang berkaitan dengan penerbitan SK tersebut.
Salah satu hal yang harus dipastikan, kata Lucky, adalah apakah para guru benar-benar diminta membayar sejumlah uang untuk memperoleh dokumen kepegawaian. Jika dugaan itu terbukti, pemerintah harus mengungkap besaran pembayaran, identitas penerima, serta tujuan penggunaan uang tersebut.
Menurutnya, setiap pungutan dalam pelayanan pemerintahan harus memiliki landasan aturan dan mekanisme yang jelas. Apabila ditemukan pembayaran di luar ketentuan resmi, persoalan itu tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
“Sorotan Fraksi PDI Perjuangan ini juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap para guru. Kasus yang diduga melibatkan lebih dari 45 orang dari 20 sekolah di Kota Ambon tersebut berpotensi menghambat urusan administrasi, dan perjalanan karier para tenaga pendidik yang bersangkutan,” sebut dia.
Lucky menegaskan, pemerintah harus mampu membedakan antara pihak yang sengaja melakukan penyimpangan, dengan ASN yang diduga menjadi korban karena mempercayakan pengurusan dokumen kepada pihak lain.
Jangan sampai, kata dia, para guru justru menanggung konsekuensi administratif dari perbuatan oknum yang memanfaatkan kebutuhan mereka. Karena itu, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, dengan mengungkap fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Harus jelas siapa yang mengurus, siapa yang memberikan kewenangan atau surat tugas, dan apakah ada uang yang diminta dari para guru. Semua itu harus diperiksa supaya persoalannya terang, dan tidak ada pihak yang ditutupi,” tegas Lucky.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum mengambil Langkah, apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana. Menurutnya, jabatan maupun penggunaan nama instansi pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban.
Lucky berharap, pengusutan kasus tersebut dapat memberikan kepastian bagi para guru, sekaligus menjadi momentum pembenahan sistem pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon.
“Saya ingatkan, seluruh pengurusan dokumen ASN harus berlangsung melalui saluran resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, praktik percaloan maupun dugaan pungutan oleh pihak yang tidak berwenang dapat dicegah, dan tidak kembali merugikan aparatur pemerintah,” tandas Lucky.
