AMBON | MantikNews.com – BRI terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu menjadi penggerak ekonomi Masyarakat, sekaligus memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, dan penguatan ekosistem usaha koperasi.
Komitmen itu diwujudkan melalui keterlibatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam agenda Sinergi Penguatan KDKMP untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, yang berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah, untuk memastikan koperasi yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal, menyediakan kebutuhan masyarakat, serta mendukung perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.
Di Lampung Selatan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf, SEVP Institutional Business BRI Suyitno, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, dan Deputi Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg Johar Arifin meninjau KDKMP Desa Bumisari, Kecamatan Natar.
Dalam kesempatan tersebut, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli turut menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat.
Peninjauan juga dilakukan di Kabupaten Nganjuk. Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris mendatangi KDKMP Sambiroto, KDKMP Nglawak, dan KDKMP Garu untuk melihat secara langsung kesiapan koperasi dalam melayani kebutuhan warga.
Rangkaian kunjungan tersebut mencakup pemeriksaan persediaan barang di gudang, ketersediaan produk pada rak penjualan, hingga aktivitas transaksi di kasir. Para pejabat juga menyerap masukan masyarakat mengenai harga barang dan kualitas pelayanan koperasi.
Hasil pemantauan lapangan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Koperasi, Agrinas, serta BUMN pemasok untuk memperbaiki berbagai kendala operasional. Dengan demikian, distribusi barang bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan, dan manfaatnya diterima masyarakat secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP dirancang sebagai salah satu instrument, untuk membangun pusat kegiatan ekonomi baru di desa, sebagaimana menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberadaan koperasi tidak sebatas menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha. Koperasi juga diharapkan berperan dalam menyerap hasil pertanian, sehingga petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan kestabilan harga dapat terjaga.
Dari sisi perbankan, BRI berupaya memperkuat fungsi tersebut melalui penyediaan layanan keuangan, yang dapat diakses langsung di lingkungan koperasi. Salah satu langkah yang ditempuh ialah, mengoptimalkan jaringan BRILink Agen sebagai sarana transaksi masyarakat.
Direktur Commercial BRI, Alexander Dippo Paris menyampaikan, perluasan akses layanan keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi KDKMP.
“Kami mendukung KDKMP dengan menghadirkan akses layanan keuangan, yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Melalui KDKMP yang memiliki BRILink Agen, masyarakat dapat bertransaksi, menabung, hingga mengembangkan usaha melalui fasilitas pinjaman,” ujar Dippo.
Melalui jaringan BRILink Agen, warga dapat melakukan beragam transaksi, mulai dari setor dan tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian berbagai produk dan layanan yang tersedia.
Jaringan tersebut juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi masyarakat, untuk mengenal produk simpanan dan pembiayaan BRI melalui mekanisme rujukan sesuai persyaratan yang berlaku.
Untuk menunjang aktivitas keuangan koperasi, BRI turut menyediakan layanan cash pick up, serta fasilitas pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi merchant. Kehadiran layanan ini diharapkan, dapat mempermudah transaksi, sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan usaha di desa.
BRI menilai, penguatan koperasi perlu didukung oleh akses keuangan yang memadai, sistem transaksi yang praktis, serta peluang pembiayaan bagi kegiatan produktif. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan, guna membangun ekosistem KDKMP yang berkelanjutan.
Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat distribusi barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Sebagai bagian dari agenda nasional, kegiatan peninjauan KDKMP melibatkan 19 menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga yang mengunjungi 107 koperasi di tujuh provinsi.
Agenda tersebut dilaksanakan, setelah pembangunan 27.894 bangunan KDKMP rampung, dengan tujuan mengevaluasi kesiapan operasional, sekaligus memastikan koperasi mampu menyediakan kebutuhan masyarakat, terutama komoditas bersubsidi.
Produk yang menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi yang harus tersedia dengan harga sesuai ketentuan.
