BERITA

Rovik Soroti Perizinan Akses Jalan di Kawasan Hutan Lindung

Qiran
25
×

Rovik Soroti Perizinan Akses Jalan di Kawasan Hutan Lindung

Sebarkan artikel ini
Rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama BPJN Maluku, di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026). Foto-Ist/MANTIK

AMBON | MantikNews.com – Persoalan perizinan pembangunan infrastruktur, yang melewati kawasan hutan lindung menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Kelengkapan aspek legalitas dinilai penting, agar pembangunan jalan di Maluku tidak terkendala dalam proses pengusulan maupun pelaksanaannya.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, saat rapat kerja bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).

Rovik menilai, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan harus diikuti dengan penyelesaian seluruh persyaratan administrasi, termasuk izin penggunaan akses yang melintasi kawasan hutan lindung.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran, untuk mengurus berbagai dokumen perizinan tersebut. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak terhambat persoalan legalitas yang belum diselesaikan.

Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen perizinan juga memiliki arti strategis, karena dapat membuka kesempatan bagi daerah untuk memperjuangkan pembiayaan pembangunan, melalui lebih dari satu skema pendanaan.

“Karena itu, dukungan anggaran terhadap pengurusan izin harus menjadi bagian dari perhatian, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Maluku,” tegas Rovik.

Selain persoalan perizinan, Rovik mengingatkan, bahwa pembangunan jalan harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan akses transportasi.

Ia secara khusus menyinggung pembangunan sejumlah ruas jalan di Kota Ambon yang diharapkan dapat berjalan, tanpa hambatan akibat kepentingan kelompok tertentu.

“Seluruh pihak semestinya memberikan dukungan terhadap pembangunan, yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, juga menyampaikan pentingnya membangun keterpaduan perencanaan infrastruktur jalan dengan pemerintah daerah.

Ulwan mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pembangunan jalan di Maluku adalah, belum seragamnya data yang digunakan oleh masing-masing instansi. Padahal, data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan, serta menyusun usulan program kepada pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, terdapat usulan dari daerah yang belum sepenuhnya, sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun basis data instansi terkait. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi proses pemeriksaan dan verifikasi, sebelum suatu program direalisasikan.

BPJN Maluku, kata Ulwan, menghendaki adanya satu sistem jaringan jalan yang terintegrasi, sehingga informasi mengenai kondisi dan kebutuhan infrastruktur dapat menjadi acuan bersama.

Ia pun menyambut baik usulan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Dinas PU provinsi, seluruh kabupaten/kota, serta BPJN Maluku.

“Melalui keterlibatan seluruh instansi tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan jalan, mulai dari kelengkapan perizinan, kesesuaian data hingga standar teknis, dapat ditangani lebih awal, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Maluku berjalan lebih efektif,” harap Ulwan.

Example 400x400