AMBON | MantikNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Gubernur Hendrik Lewerissa, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,30 triliun, dengan target pendapatan sebesar Rp2,29 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (17/11/2026) malam, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku. Agenda itu sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji (A.M. Sangadji) dari ahli waris kepada Pemerintah Daerah.
Dalam pidatonya, Gubernur menekankan, bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menjelaskan, KUA-PPAS menjadi instrumen penghubung antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, dengan penyusunan APBD pada tahun yang sama.
Menurut Lewerissa, arah kebijakan pembangunan Maluku pada 2027 akan difokuskan pada penguatan pengelolaan sumber daya alam, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan wilayah, peningkatan produktivitas antarpulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.
“Selain itu, pembangunan provinsi untuk tahun 2027 diarahkan inline dan sinergi dengan berbagai program nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi makro ekonomi, serta proyeksi kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Maluku menargetkan penerimaan sebesar Rp2,29 triliun. Target tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,51 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,4 juta.
Adapun belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,30 triliun. Alokasi terbesar diarahkan, untuk belanja operasi senilai Rp2,03 triliun, disusul belanja transfer Rp190,79 miliar, belanja modal Rp70,95 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp199,24 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku dan Maluku Utara.
Gubernur berharap, rancangan KUA-PPAS tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD, untuk mencapai kesepakatan, sekaligus menyempurnakan berbagai kebijakan dan alokasi anggaran yang telah direncanakan.
Ia meminta pimpinan dan anggota DPRD memberikan masukan serta pertimbangan konstruktif, agar dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
“Kami juga berharap, pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kita dapat memaksimalkan tahapan-tahapan selanjutnya,” tandas Lewerissa.













