AMBON | MantikNews.com – Menjaga keutuhan persaudaraan di tengah perbedaan menjadi tantangan penting, yang harus mendapat perhatian seluruh elemen masyarakat Maluku. Perbedaan pandangan politik, kepentingan kelompok, maupun persoalan sosial tidak boleh menjadi alasan, untuk merusak hubungan kekeluargaan yang telah lama terbangun.
Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Umum Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, dalam mengarahkan perjalanan organisasi untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya pada pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031, yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026), Reza menekankan pentingnya mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal, sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.
“Masyarakat Maluku memiliki kekayaan adat, yang seharusnya mampu menjadi perekat ketika muncul perbedaan. Falsafah pela gandong, hidup orang basudara, serta ale rasa beta rasa bukan sekadar identitas budaya, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari,” tegas Maspaitella.
Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat hanya menjadikan nilai persaudaraan sebagai slogan dalam kegiatan adat, tetapi gagal menerapkannya ketika berhadapan dengan kepentingan yang berbeda.
Reza menilai, ukuran keberhasilan menjaga adat dan budaya tidak terletak pada seberapa sering tradisi dilaksanakan, melainkan sejauh mana masyarakat mampu menghargai satu sama lain, dan menghindari tindakan yang memicu perpecahan.
“Kalau kita benar-benar percaya, bahwa ale rasa beta rasa, mengapa hanya karena beda kepentingan politik kita bisa saling merusak?,” ungkapnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Majelis Latupati Maluku berkomitmen menempatkan pemeliharaan stabilitas sosial, sebagai salah satu fokus kerja kepengurusan periode 2026–2031.
Reza menjelaskan, lembaga adat memiliki posisi strategis dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Para pemimpin adat diharapkan, dapat menjadi jembatan komunikasi ketika terjadi persoalan, sekaligus mengedepankan musyawarah sebelum konflik berkembang lebih luas.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui penguatan dialog dan mediasi adat dengan melibatkan Upulatu, Saniri, serta berbagai unsur masyarakat. Majelis Latupati juga akan membangun koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen lainnya.
“Meski demikian, penyelesaian persoalan melalui pendekatan adat tetap harus berjalan seiring dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Reza.
Reza juga mengingatkan, bahwa perdamaian memiliki kaitan langsung dengan masa depan pembangunan daerah. Situasi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi kepercayaan investor, bahkan mengganggu proses pendidikan dan perkembangan generasi muda.
Karena itu, menurutnya, menciptakan Maluku yang maju harus diawali dengan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan secara aman, tanpa dibayangi pertikaian.
“Maluku yang aman adalah, fondasi Maluku yang maju. Dan Maluku yang damai harus dimulai dari negeri-negeri kita sendiri,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh pemimpin adat tidak hanya menjalankan fungsi menjaga tradisi, tetapi juga mengambil tanggung jawab dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan.
Reza menegaskan, tanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah maupun aparat keamanan. Setiap warga memiliki peran, untuk mencegah perpecahan dan memelihara hubungan persaudaraan.
“Melalui kepengurusan yang baru, Majelis Latupati Maluku diharapkan mampu menjadikan lembaga adat sebagai kekuatan pemersatu, sekaligus memastikan warisan leluhur tetap hidup dalam perilaku masyarakat, bukan sebatas simbol dan ungkapan budaya,” tandas Maspaitella.
