AMBON | MantikNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus semakin cermat mengatur pelaksanaan kegiatan di tengah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon adalah, menggabungkan sejumlah agenda pemerintahan, untuk menekan biaya operasional tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang ada, kita harus melakukan penyesuaian. Kegiatan-kegiatan yang bisa digabungkan, kita laksanakan bersamaan agar tidak menimbulkan biaya tambahan,” ujar Wali Kota kepada wartawan di Ambon, Jumat (9/10/2026).
Menurut Wali Kota, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk mengubah pola penyelenggaraan kegiatan, yang selama ini berpotensi membutuhkan biaya tersendiri. Setiap agenda harus direncanakan berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya, sehingga pengeluaran yang tidak mendesak dapat ditekan.
Ia menjelaskan, efisiensi dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam aktivitas pemerintahan. Kegiatan yang memiliki keterkaitan dapat dijadwalkan dalam satu rangkaian acara, sehingga penggunaan fasilitas, tenaga pendukung, dan kebutuhan operasional lainnya menjadi lebih hemat.
Salah satu penerapannya Adalah, menggabungkan agenda penyerahan bantuan maupun penandatanganan kerja sama dengan pelaksanaan apel pagi. Melalui cara tersebut, kegiatan pemerintahan tetap dapat dilaksanakan tanpa harus selalu menggelar acara terpisah yang membutuhkan tambahan pembiayaan.
Wali Kota menilai, pengelolaan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya dana yang tersedia, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menentukan cara kerja yang lebih efektif. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi keuangan daerah.
“Intinya, kita harus melihat mana kegiatan yang memang perlu dilaksanakan secara khusus, dan mana yang bisa dilakukan bersamaan. Jangan sampai anggaran habis hanya untuk membiayai penyelenggaraan acara, sementara kebutuhan yang lebih penting harus tetap kita penuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan agenda pemerintahan, melainkan menata kembali pelaksanaannya agar lebih proporsional.
Program yang dapat disederhanakan perlu diatur dengan baik, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.
Berkurangnya dukungan TKD turut memengaruhi ruang gerak fiskal daerah, dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Dalam situasi tersebut, Pemkot Ambon perlu memastikan, bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh organisasi perangkat daerah, dalam menerapkan kebijakan penghematan. Efisiensi, menurutnya, harus menjadi bagian dari cara kerja pemerintahan, bukan sekadar langkah sementara untuk merespons keterbatasan anggaran.
Pengaturan jadwal kegiatan, pemilihan agenda prioritas, serta pengendalian biaya operasional menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi tetap perlu mempertimbangkan kualitas pelayanan publik. Penghematan tidak boleh menjadi alasan, untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat maupun menghambat program pembangunan yang telah direncanakan.
Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran menjadi bagian penting, dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan tuntutan pelayanan. Setiap perangkat daerah perlu memastikan, bahwa anggaran yang digunakan sejalan dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
“Melalui langkah tersebut, Pemkot Ambon berupaya mempertahankan kelancaran aktivitas pemerintahan di tengah tekanan fiskal. Keberhasilan kebijakan efisiensi nantinya tidak hanya diukur dari berkurangnya biaya penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif, tepat sasaran, dan bertanggung jawab,” tandas Wali Kota.
